Gambaran Kondisi Desa Indonesia: Maju Secara Administratif, Bertahan dalam Tantangan Ekonomi
Sejumlah publikasi resmi pemerintah baru-baru ini menunjukkan dua sisi perkembangan desa di Indonesia. Di satu sisi, Statistik Potensi Desa (Podes) 2025 yang dikeluarkan BPS menampilkan capaian positif terkait peningkatan infrastruktur dan kapasitas desa. Pada sisi lainnya, laporan Kementerian Desa melalui KepMendes PDTT Nomor 343 Tahun 2025 menyoroti kenaikan jumlah desa yang berstatus maju serta mandiri.
Walaupun sekilas terkesan memberikan hasil berbeda, sebenarnya kedua data tersebut mengungkapkan realitas yang hampir serupa. Intinya, kemajuan administrasi di desa belum sepenuhnya mampu mengimbangi perubahan dalam tatanan ekonomi lokal.
Tantangan Ekonomi: Peningkatan Status Administratif Tidak Otomatis Menghapus Ketertinggalan Ekonomi
Peran desa dalam struktur wilayah Indonesia belum tergantikan, dimana menurut Podes 2025 tercatat lebih dari 84 ribu wilayah setingkat desa, didominasi oleh desa-desa yang masih kental nuansa agrarisnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 20 ribu desa telah berstatus mandiri dan sekitar 23 ribu dengan kategori maju. Namun, ribuan desa lain masih dalam tahap berkembang, bahkan masih tercatat desa tertinggal maupun sangat tertinggal.
Pencapaian administratif memang menunjukkan bahwa separuh desa sudah melewati fase pembangunan awal. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, perbaikan infrastruktur dan distribusi dana desa sangat memengaruhi peningkatan klasifikasi tersebut. Namun demikian, transformasi di sektor ekonomi berjalan relatif lamban dan tertinggal dibanding pembaruan administrasi.
Hampir semua desa di Indonesia masih menggantungkan nasib ekonominya pada sektor pertanian, dengan 67 ribu desa tercatat penduduknya bergelut di bidang tersebut. Komoditas utama dari desa-desa ini tetap berupa bahan mentah yang nilai tambahnya belum maksimal. Meski lebih dari 25 ribu desa telah punya produk unggulan desa, kemampuan mengakses pasar luas masih sangat terbatas.
Situasi ini diperparah oleh belum meratanya akses ke fasilitas keuangan maupun telekomunikasi. Podes 2025 menunjukkan lebih dari 63 ribu desa warga-nya sudah mengenal Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta sebagian besar wilayah tersambung jaringan telekomunikasi, tetapi kualitas dan pemerataannya masih jadi pekerjaan rumah tersendiri, terutama bagi desa di kawasan terluar dan tertinggal.
Selain itu, garis pemisah kesejahteraan antara desa dan kota tetap mencolok. Angka kemiskinan di desa hampir dua kali lipat dibandingkan kota, berkisar sekitar 11 persen. Kerentanan kemiskinan pun lebih dalam di pedesaan, yang berdampak pada rendahnya daya saing ekonomi dan tingkat produktivitas masyarakat desa.
Oleh karena itu, problem utama desa Indonesia kini tidak lagi hanya soal pembangunan fisik ataupun perlengkapan administratif, melainkan lebih kepada terbatasnya perubahan struktur ekonomi serta produktivitas yang masih rendah. Isu fragmentasi ekonomi dan kemandirian pelaku usaha lokal membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Mengangkat Ekonomi Desa Melalui Koperasi
Dalam mengatasi disintegrasi ekonomi desa, koperasi dapat menjadi institusi yang strategis. Penelitian Bank Dunia “Overview of Corporate Governance Issues for Co-operatives” (2006) menyatakan koperasi efektif dikembangkan di negara berkembang, karena mengutamakan kepemilikan lokal dan menyediakan akses keuangan maupun layanan ekonomi pada tingkat komunitas.
Koperasi sangat relevan dalam menciptakan solidaritas ekonomi. Keberadaannya memperkuat daya tawar kolektif petani, membantu akses pasar, serta pembaruan teknologi. Di luar itu, koperasi juga mendorong tata kelola usaha desa yang lebih transparan dan partisipatif, aspek vital untuk membangun jejaring antar pelaku ekonomi lokal.
Untuk konteks Indonesia, program Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian penting dari strategi pemerintah merangkai kekuatan ekonomi desa. Mengingat pelaku usaha di desa umumnya skala kecil dan tersebar, koperasi bisa berperan sebagai simpul konsolidasi usaha desa, sekaligus jembatan distribusi produk ke pasar regional maupun nasional.
Akan tetapi, efektivitas koperasi sangat bergantung pada kebijakan pelaksanaannya. Dalam laporan CELIOS “Ko Peras Desa Merah Putih: Pedoman Pelaksanaan, Perubahan, dan Alternatif Program”, ditekankan bahwa pola kebijakan yang sentralistik tanpa menampung kebutuhan nyata warga dapat menimbulkan resistensi bahkan kegagalan. Namun, CELIOS setuju adanya kebutuhan mendesak terhadap pendampingan dan penguatan kapasitas usaha serta kelembagaan ekonomi di desa.
Akselerasi Pelaksanaan: Kunci Efektivitas Kebijakan Desa
Relevansi program sebesar apapun tidak akan berarti jika implementasinya lambat. Pemerintah menargetkan agar program koperasi desa berjalan secara efektif mulai pertengahan 2026. Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto menekankan perlunya percepatan rekrutmen serta pelatihan SDM koperasi desa, agar dapat segera mengoperasikan koperasi secara bertahap mulai Agustus 2026.
Dalam konteks percepatan, sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dinilai strategis karena struktur teritorial TNI sudah melekat hingga tingkat paling bawah. Dengan pengalaman mendampingi pembangunan desa, TNI diyakini mampu mempermudah distribusi sekaligus membangun kapasitas manusia di lapangan dengan lebih cepat dan efisien.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menyatakan dalam sebuah podcast bahwa pelibatan TNI akan memangkas waktu pelaksanaan dan menekan beban biaya infrastruktur Kopdes Merah Putih.
Tetapi, tekad percepatan tersebut perlu diimbangi koordinasi lintas sektor yang solid. Instruksi Presiden terkait Koperasi Merah Putih menjadi panduan utama, agar percepatan yang dikejar tidak justru menimbulkan tumpang tindih masalah ataupun resistensi di tingkat lokal. Pendekatan yang peka kebutuhan, berbasis partisipasi, dan membangun ekosistem ekonomi desa secara menyeluruh menjadi syarat utama keberhasilan program ini.
Jika momentum percepatan kebijakan dan implementasi mampu dijaga, koperasi desa berpotensi mengatasi problem ekonomi struktural serta memperkecil kesenjangan antara pedesaan dan perkotaan di Indonesia, menuju pemerataan dan inklusi ekonomi yang lebih nyata.
Sumber: Koperasi Desa Merah Putih Dinilai Penting Perkuat Ekonomi Desa Di Tengah Kenaikan Status Mandiri
Sumber: Desa Makin Mandiri Di Data, Tapi Ketergantungan Ekonomi Masih Tantangan: Saatnya Koperasi Dipercepat
