Pimpinan DPR telah menerima dan memberikan respons terhadap kekhawatiran yang disampaikan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) serta organisasi mahasiswa lainnya. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah dan disetujui untuk bertemu besok. Meskipun Sekretaris Negara telah berkomunikasi sebelumnya, belum ada kepastian siapa di pemerintah yang akan bertemu dengan mereka. Isu-isu yang dibawa oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8”. Dalam pertemuan hari ini, DPR memberi jaminan kepada mahasiswa bahwa akan dilakukan tinjauan komprehensif, mencakup tunjangan dan transparansi institusi, sebagai bagian dari agenda tersebut. Besok, pemimpin fraksi akan berdiskusi untuk mencapai kesepakatan.
Selain itu, pimpinan DPR telah menginstruksikan agar anggota yang dihentikan tidak diberikan fasilitas parlementer, termasuk gaji dan manfaat lainnya. DPR juga menjelaskan kepada mahasiswa bahwa Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset terkait dengan beberapa undang-undang lain dan harus dihindari tumpang tindihnya. Setelah revisi Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai, pembahasan mengenai Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset akan dilanjutkan.
Proses revisi KUHAP masih menerima masukan publik, namun DPR meminta Komisi III untuk tetap menghormati batas waktu, berdasarkan konsultasi yang telah luas dan panjang. Harapannya, RUU KUHAP akan diselesaikan sebelum akhir sesi ini untuk melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset.
Lebih lanjut, reformasi di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, guna membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini menjadi komitmen bersama dari anggota DPR untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menjadikannya landasan evaluasi ke depan.
