Setiap musim libur panjang, satu persoalan yang hampir selalu kembali menghantui Pangandaran adalah macet menuju kawasan pantai. Lonjakan kendaraan tak hanya terjadi saat libur Lebaran Idulfitri 2025, tetapi juga ketika arus balik bertemu dengan kendaraan dari arah Banjar dan Cilacap, Jawa Tengah. Situasi itu membuat kepolisian harus turun tangan dengan rekayasa lalu lintas agar penumpukan tidak semakin parah.
Masalah yang Berulang di Kawasan Wisata
Di tengah kondisi yang terus berulang itu, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, mendorong langkah yang lebih terukur. Menurut dia, persoalan kemacetan tidak cukup dijawab dengan pengaturan lalu lintas sesaat, melainkan harus dimulai dari penataan kantong parkir yang lebih efisien di area wisata. Ia menilai, tanpa pengelolaan awal yang baik, kendaraan akan terus menumpuk dan memperberat arus masuk ke pantai.
Tiga Tahap Solusi yang Diusulkan
Asep merinci usulan penanganan kemacetan dalam tiga tahap: jangka pendek, menengah, dan panjang. Untuk tahap jangka pendek, ia menyarankan perbaikan jalan alternatif di simpang tiga Pancimas, Kalipucang. Jalur ini dinilai penting untuk mengalihkan kendaraan dari Pangandaran ke Terminal Kalipucang sehingga beban jalan nasional bisa berkurang, terutama karena jalur tersebut menjadi akses utama dari Banjar dan Cilacap.
Pada tahap menengah, Asep mengusulkan pelebaran jalan nasional di kawasan hutan Emplak, Kalipucang. Bahkan, ia menyebut perlunya pemotongan bukit di area tikungan tajam agar lalu lintas lebih lancar dan risiko di jalur tersebut bisa ditekan. Menurutnya, titik-titik sempit seperti ini kerap menjadi pemicu antrean panjang saat volume kendaraan meningkat tajam.
Jalan Pantai Jadi Proyeksi Jangka Panjang
Untuk solusi jangka panjang, Asep mendorong pembangunan jalan jalur pantai yang menghubungkan Pantai Karapyak, Karang Nini, hingga Pantai Timur Pangandaran. Jalur ini diharapkan bisa membuka akses wisata yang lebih merata sekaligus mengurangi ketergantungan pada jalan utama yang selama ini mudah macet saat libur tiba.
Asep juga menekankan perlunya kerja bersama antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan Kementerian PUPR. Ia mengaitkan kebutuhan itu dengan rencana pembangunan jalan tol menuju Pangandaran, yang menurutnya harus diantisipasi sejak awal agar lonjakan kendaraan di masa depan tidak kembali menjadi masalah yang sama.
