Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) memiliki perbedaan mendasar dalam tugas dan wewenangnya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. DPR berperan sebagai lembaga legislatif yang membentuk undang-undang, menyusun anggaran negara, dan mengawasi kebijakan pemerintah. Sementara itu, MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang fokus pada perubahan UUD, pelantikan presiden, dan pengambilan keputusan strategis. Kedua lembaga ini dipimpin oleh Puan Maharani dan Ahmad Muzani untuk periode 2024-2029. Perbedaan utama antara DPR dan MPR terletak pada komposisi keanggotaan, fungsi dan tugas utama, serta kewenangan khusus yang dimilikinya. DPR dan MPR memiliki peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan dan keberlangsungan negara berdasarkan konstitusi dan Pancasila.
