Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kekuasaan negara dibagi menjadi tiga cabang utama, yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini merujuk pada trias politica yang diperkenalkan oleh Montesquieu dalam bukunya L’Esprit des Lois. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga serta memastikan adanya mekanisme pengawasan antara lembaga-lembaga tersebut.
Lembaga eksekutif memiliki peran sebagai pelaksana kebijakan pemerintah, dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan. Fungsi lembaga eksekutif meliputi bidang administratif, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Dalam sistem presidensial Indonesia, Presiden memiliki kekuasaan sentral namun tetap berada dalam koridor pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif.
Lembaga legislatif bertanggung jawab dalam pembentukan, perumusan, dan pengesahan undang-undang. Struktur lembaga legislatif Indonesia terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Fungsi utama lembaga legislatif meliputi legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh lembaga eksekutif.
Lembaga yudikatif memiliki peran sebagai penegak hukum dan konstitusi. Di Indonesia, lembaga yudikatif diwakili oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung memiliki wewenang tertinggi dalam mengadili kasus-kasus, sementara Mahkamah Konstitusi berperan dalam menegakkan supremasi konstitusi dan demokrasi.
Ketiga lembaga ini adalah pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang demokratis di Indonesia. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif bekerja sama dalam menjaga keseimbangan kekuasaan dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dengan demikian, sistem pemerintahan Indonesia dapat terjaga dengan baik sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.
