DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengadakan forum diskusi kelompok (FGD) untuk merumuskan kurikulum tentang hukum guna meningkatkan kualitas hukum dan demokrasi di Indonesia.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan hal tersebut saat membuka Sekolah Hukum yang diikuti oleh semua calon terpilih dari PDIP di Sekolah Partai, Jakarta, Jumat.
Hasto mengingatkan pidato politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V PDIP bahwa ide-ide para pendidik bangsa tentang kemerdekaan Indonesia sangat luar biasa. Megawati menyebut negara yang ideal adalah yang merdeka dengan semangat yang menyala, yang diperoleh pada 17 Agustus 1945.
Menurut Hasto, negara yang ideal tersebut harus lengkap, utuh, komprehensif, dan visioner, dan hal tersebut menjadi dasar politik hukum. PDIP tidak akan berhenti dalam perjuangan dan gerakan, karena jika tidak, Indonesia dapat merosot. Oleh karena itu, perlu berjuang dengan sungguh-sungguh.
Hasto menjelaskan bahwa ketika hukum digunakan sebagai alat kekuasaan, ketiga pilar partai harus memahami aspek-aspek politik hukum dari konsep negara ideal. Para kader PDIP diminta untuk mengerti hukum acara, pidana, dan perdata untuk memperjuangkan keadilan hukum dan supremasi hukum.
Kedepannya, tata kelembagaan, etika, dan moralitas akan disampaikan oleh pembicara senior Gayus Lumbuun. Berbagai mekanisme hukum, termasuk pra-peradilan, juga akan diajarkan dalam satu bulan ke depan, setiap Jumat, untuk memahami semua aspek hukum yang berkeadilan.
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024