DPRD Pangandaran Siapkan Strategi Tata Kelola Air Terintegrasi
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangandaran tengah fokus untuk menangani krisis air yang kerap terjadi dengan menyusun strategi jangka panjang. Langkah ini diambil guna menghadapi tantangan iklim setiap tahun, seperti kekurangan air saat kemarau dan potensi banjir saat musim hujan tiba.
Langkah Sistematis dalam Mengatasi Masalah Air
Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen ini pasca rapat koordinasi internal Pemerintah Daerah bersama para camat di wilayah tersebut. Rapat tersebut bertujuan untuk merumuskan strategi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan ketersediaan air di daerah tersebut.
Asep menjelaskan bahwa fokus utama dari rapat koordinasi tersebut adalah untuk menyusun proposal program yang akan diajukan ke pemerintah provinsi dan pusat. Hal ini dianggap penting agar rencana yang disusun menjadi lebih matang dan berkelanjutan bagi penanganan masalah air di Pangandaran.
Pentingnya Pendekatan Tata Kelola Air Terintegrasi
Menurut Asep, penanganan krisis air di Pangandaran memerlukan pendekatan menyeluruh dan terintegrasi. Langkah-langkah seperti normalisasi sungai saja dianggap tidak cukup. Oleh karena itu, DPRD mendorong penyusunan masterplan tata kelola air yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari wilayah resapan air hingga pengelolaan limbah cair.
Keadaan saat ini menunjukkan sektor pertanian lokal Pangandaran mulai terdampak kelangkaan air. Lebih dari 20 persen lahan pertanian di daerah tersebut mengalami defisit pasokan air. Meskipun dalam masa panen, namun langkah-langkah telah dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pada musim tanam berikutnya.
Dengan variasi tipe lahan pertanian yang ada di Pangandaran, dibutuhkan langkah penanganan yang tepat dan presisi dalam mengatasi krisis air yang kembali terjadi di daerah tersebut.
