Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan Penanganan Sampah Pariwisata di Pangandaran
Di Pangandaran, permasalahan sampah di destinasi pariwisata menjadi sebuah tantangan besar yang memerlukan penanganan serius. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Asep Noordin, mendorong percepatan implementasi Rencana Induk Pengelolaan Sampah (RIPS) dan pengadaan kapal pembersih laut. Asep menekankan pentingnya kapal pembersih laut untuk menjaga kebersihan laut dan daya tarik pariwisata Pangandaran.
Solusi Penanganan Sampah Secara Terpadu
Asep mengatakan bahwa pengelolaan sampah yang baik dapat menjadi sumber pendapatan baru, seperti yang terjadi di Banyumas. Melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), sampah dapat diolah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) untuk keperluan industri. Alokasi anggaran sebesar 3 persen dari APBD untuk pengelolaan sampah menjadi sorotan penting, dengan setiap daerah wajib melaksanakannya sesuai instruksi presiden.
Pemerintah Kabupaten Pangandaran juga didesak untuk memperkuat infrastruktur kelembagaan dan upaya mitigasi penanganan sampah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) diminta untuk meningkatkan kualitas supervisi terhadap pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Semua pihak, termasuk pelaku jasa wisata air, diharapkan aktif dalam menjaga kebersihan laut dan pantai Pangandaran.
Proyeksi TPA dan Beach Clean Machine
Kabupaten Pangandaran telah merencanakan tiga titik lokasi Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di beberapa wilayah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah. Asep menegaskan pentingnya TPA tidak menerima sampah medis dan harus melalui pengolahan khusus. DPRD juga mendorong pengadaan Beach Clean Machine untuk proses pembersihan pasir pantai yang lebih efisien.
Dengan langkah-langkah konkret dan kolaboratif antara pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan masalah sampah di Pangandaran dapat teratasi dengan baik. Upaya ini tidak hanya menjaga keindahan alam, tetapi juga akan mendukung perkembangan sektor pariwisata di daerah tersebut.
