Universitas Indonesia, melalui Program Magister Hubungan Internasional, mengadakan acara kelas tamu yang mempertemukan mahasiswa dengan sejumlah pakar pada hari Rabu, 4 Maret 2026. Acara ini berlangsung sebagai bagian dari rangkaian mata kuliah Reformasi Sektor Keamanan dan membahas topik terkait karier dan profesionalisme dalam institusi militer.
Tiga narasumber yang turut hadir ialah Dr. Aditya Batara Gunawan yang juga Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Terintegrasi Politik Universitas Bakrie. Ketiganya berupaya memberikan wawasan mendalam mengenai dinamika yang membentuk perjalanan karier prajurit dan tantangan profesionalisme dalam militer Indonesia.
Diskusi yang diadakan bertujuan untuk memperkaya pemahaman mahasiswa mengenai interaksi antara mekanisme karier militer dan relasi sipil–militer di tengah perubahan politik domestik. Tema pembicaraan berfokus pada bagaimana promosi dan penempatan perwira sering kali tidak luput dari pengaruh dinamika politik serta relasi personal yang berkembang dalam lingkungan TNI.
Dr. Aditya menegaskan adanya hubungan erat antara perkembangan politik nasional dan pengaturan jenjang karier militer. Ia berpendapat bahwa dalam praktiknya, standarisasi profesionalisme yang berbasis merit kerap bertemu hambatan berupa intervensi hubungan pribadi dan kepentingan politik elite, apalagi dalam konteks kepemimpinan dengan gaya populis.
Menurut Aditya, di bawah pemerintahan yang populis, kecenderungan personalisasi kekuasaan meningkat. Hal ini terbukti ketika penunjukan pejabat strategis militer, terutama pada posisi penting seperti Panglima TNI, tidak jarang lebih dipengaruhi kedekatan dengan pemimpin sipil, alih-alih rekam jejak profesional semata.
Situasi semacam itu membuka ruang bagi diskusi lebih lanjut mengenai batas ideal antara pengaruh negara sipil dan otonomi militer dalam proses promosi maupun rotasi jabatan. Perdebatan ini menjadi semakin tajam mengingat pengangkatan Panglima TNI di Indonesia tidak selalu transparan serta tak sepenuhnya terlepas dari permainan kekuasaan politik.
Aditya juga menyoroti praktik di berbagai negara demokrasi, yang berbeda-beda dalam menentukan prosedur pengangkatan pimpinan militer. Ada negara yang mewajibkan persetujuan parlemen, sementara lainnya menyerahkan sepenuhnya kepada eksekutif, dan bahkan ada yang mengelola tanpa kontrol legislatif, sebagaimana diterapkan di Inggris. Hal ini menunjukkan tidak ada satu model baku dalam mengelola hubungan sipil–militer sekalipun semua beroperasi di bawah sistem demokrasi.
Sementara itu, Beni Sukadis memaparkan pentingnya peran kontrol sipil yang demokratis dalam membangun profesionalisme militer sejati. Ia menyebut profesionalisme hanya tumbuh bila militer didukung pendidikan memadai, kesejahteraan yang layak, serta sistem persenjataan yang mumpuni. Perubahan menuju profesionalisme ini, menurut Beni, mulai tampak setelah Reformasi melalui pemisahan TNI dan Polri, lahirnya Undang-Undang Pertahanan, dan Undang-Undang TNI yang melarang militer terlibat dalam politik praktis.
Namun, Beni juga mengakui bahwa promosi pejabat militer kerap kali masih mempertimbangkan faktor kedekatan pribadi dengan elit politik. Ia menyoroti kasus seperti pergantian Panglima TNI dari Jenderal Moeldoko ke Jenderal Gatot Nurmantyo yang sama-sama berlatar belakang Angkatan Darat, yang memperlihatkan pengaruh politik tetap membayangi sistem rotasi yang idealnya berbasis meritokrasi.
Yudha Kurniawan dalam paparannya menambahkan tantangan lain berupa penumpukan perwira tinggi di tubuh TNI. Menurut penelitiannya, waktu ideal seorang perwira mencapai pangkat jenderal adalah sekitar 25–28 tahun. Namun, ketidakseimbangan antara jumlah personel dan ketersediaan jabatan menyebabkan stagnasi karier dan bahkan bottleneck di struktur organisasi militer.
Selain struktur organisasi, Yudha juga membahas hambatan seperti keterbatasan lembaga pendidikan militer, kendala promosi, kualitas rekrutmen yang belum merata, hingga keterbatasan anggaran dan sarana pelatihan. Semua ini berdampak bukan hanya pada regenerasi kepemimpinan TNI, tetapi juga pada pola karier dan semangat profesionalisme di tingkat personal.
Kuliah tamu ini menjadi salah satu medium penting untuk menawarkan sudut pandang baru kepada mahasiswa dalam memahami isu reformasi sektor keamanan, terutama tentang bagaimana hubungan sipil dan militer dibangun di dalam sistem yang demokratis. Kehadiran para pembicara diharapkan mampu memunculkan refleksi kritis terkait tantangan profesionalisme militer dan upaya menjaga prinsip demokrasi di ranah pertahanan nasional.
Isu karier militer dan profesionalisme memang tetap relevan di tengah situasi politik Indonesia yang tengah menghadapi kekhawatiran akan kemunduran demokrasi. Peran militer di dunia sipil saat ini menjadi perbincangan hangat, terutama apabila pengaruh sipil dalam penempatan pejabat tinggi dianggap terlalu jauh sehingga dapat mengganggu keseimbangan internal TNI.
Sebaliknya, pelibatan militer dalam ranah sipil pun harus senantiasa dikontrol guna menghindarkan negara dari ancaman hegemoni politik militer. Dalam perjalanannya, keseimbangan hubungan sipil–militer ini sangat bergantung pada kemampuan kedua belah pihak untuk menjaga batas-batas dan fungsi masing-masing.
Karena itu, pengelolaan sistem karier dan promosi perwira hendaknya ditempatkan sebagai upaya membangun organisasi yang sehat, bukan sekadar isu politik praktis semata. Penataan militer melalui perangkat institusional yang berbasis profesionalitas telah menjadi ciri banyak negara demokratis dan dapat menjadi referensi penting bagi pengembangan organisasi militer di Indonesia.
Sumber: Diskusi UI Membahas Profesionalisme Militer Indonesia Dan Pola Karier Perwira TNI
Sumber: Diskusi UI Ungkap Dinamika Karier Militer Indonesia, Dari Regenerasi Hingga Reformasi TNI
