Selama ini, pembahasan mengenai reformasi TNI di Indonesia cenderung terfokus pada kekhawatiran masyarakat atas kemungkinan militer kembali mendominasi ruang-ruang sipil. Namun, masalah yang sebenarnya jauh lebih dalam, melibatkan aspek struktural dan praktik pengelolaan karier di institusi militer yang masih luput dari perhatian luas.
Isu ini kembali mencuat dalam sebuah diskusi yang diadakan oleh Magister Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada 4 Maret 2026, dengan tema “Pola Karir dan Profesionalisme Militer”. Diskusi ini mengumpulkan pemikiran dari Aditya Batara Gunawan dari Universitas Bakrie, Beni Sukadis dari Lesperssi, serta Yudha Kurniawan dari Laboratorium Politik Universitas Bakrie, yang menyoroti akar-akar persoalan terkait profesionalisme dan struktur TNI.
Salah satu bahasan utama yakni mengenai batas antara otoritas sipil dan militer yang semakin kabur. Dalam konteks ideal, militer seharusnya mengurusi ancaman eksternal sedangkan sipil menangani urusan domestik. Kenyataannya, banyak area abu-abu yang mengancam netralitas dan profesionalitas TNI jika tidak dikelola secara ketat.
Permasalahan lain muncul terkait promosi perwira di tubuh TNI. Meskipun secara normatif merupakan urusan internal, realitasnya tidak lepas dari intervensi politik. Aditya Batara menggarisbawahi bahwa populisme kepemimpinan justru menciptakan ruang baru bagi tarik-menarik kepentingan dalam karier militer.
“Promosi perwira seringkali lebih dipengaruhi jejaring dengan elite politik dibanding penilaian berbasis kompetensi,” ungkap Aditya. Pola ini menyebabkan distorsi, menggerus nilai meritokrasi dan memberi risiko pada tatanan checks and balances yang seharusnya berjalan.
Proses pengangkatan Panglima TNI yang perlu persetujuan DPR, pada dasarnya bertujuan menjamin adanya kontrol sipil. Akan tetapi, Yudha Kurniawan menegaskan, skema ini juga membuka pintu politisasi dimana TNI kerap kali menjadi instrumen politik alih-alih fokus pada profesionalisme.
Yudha pun memaparkan perbandingan dengan negara lain, seperti Inggris yang menempatkan kepercayaan penuh pada otoritas eksekutif militer tanpa perlu persetujuan legislatif. Variasi desain hubungan sipil-militer inilah yang menunjukkan bahwa demokrasi tidak memiliki satu pola baku.
Kondisi Internal hingga Surplus Jabatan
Beni Sukadis menegaskan, penguatan profesionalisme TNI butuh pembenahan lebih dari sekadar pemisahan TNI-Polri dan pemberlakuan UU. Masalah meritokrasi dalam promosi tetap jadi perdebatan, sebab relasi personal —bukan sekadar prestasi— kerap memengaruhi proses karier perwira.
Yudha Kurniawan menambahkan adanya masalah struktural mendalam: ketimpangan antara banyaknya jumlah perwira dengan terbatasnya posisi jabatan. Keterbatasan kapasitas lembaga pendidikan, penyempitan jalur promosi, serta minimnya anggaran pertahanan memperparah kondisi tersebut. Akibatnya, organisasi cenderung memperlebar struktur hanya untuk mengakomodasi surplus personel.
Beni juga menyinggung soal mitos rotasi matra dalam penunjukan Panglima TNI. Misal, transisi dari Moeldoko ke Gatot Nurmantyo yang keduanya berasal dari Angkatan Darat, menjadi bukti bahwa rotasi tidaklah ajeg dan dapat terpengaruh oleh faktor politik maupun preferensi elite.
Memperkuat Internal TNI di Tengah Dinamika Demokrasi
Diskursus tersebut sangat penting di tengah anggapan publik bahwa demokrasi Indonesia tengah mengalami kemunduran. Hubungan sipil-militer tidak bisa hanya dipahami sebagai upaya membatasi militer dari urusan sipil, namun juga mendorong aktor sipil tetap bertanggung jawab agar tidak melibatkan militer dalam kepentingan politik praktis.
Langkah reformasi seharusnya difokuskan pada penguatan profesionalisme dan otonomi internal TNI, bukan sebaliknya. Jika kontrol sipil terlalu mengintervensi urusan karier dalam TNI, maka tatanan organisasi militer sendiri rentan terganggu. Konsep otonomi dan organisasi yang berbasis prestasi di lingkungan militer, yang sudah lazim dipraktikkan di banyak negara maju, sepatutnya juga diadopsi dan dijaga secara konsisten di Indonesia agar TNI mampu tetap profesional tanpa tekanan politis.
Sumber: Motif Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil, Struktur Organisasi Dan Karier Perwira Disorot
Sumber: Motif Di Balik Perluasan Peran TNI Ke Sektor Sipil Dan Pembengkakan Struktur Organisasisi
