Polemik seputar pemasangan Keramba Jaring Apung (KJA) di Pantai Timur Pangandaran terus menjadi perhatian utama. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyoroti isu ini terutama terkait masalah tumpang tindih dalam tata ruang yang dianggap sebagai akar permasalahan. DPRD bersama para pegiat lingkungan telah secara tegas mengkritik keberadaan KJA ini. Perusahaan yang bertanggung jawab atas operasional KJA menyatakan bahwa kegiatan mereka telah berjalan sejak tahun 2019. Menghadapi situasi ini, DPRD meminta Pemerintah Kabupaten Pangandaran untuk menghentikan sementara operasi perusahaan tersebut guna mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait, seperti nelayan lokal dan untuk menjaga kelestarian lingkungan.
