Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban akan dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap membutuhkan penanganan khusus. Penerapan darurat militer dapat diterapkan ketika ancaman yang muncul tidak dapat ditangani secara efektif oleh aparat sipil. Penyebab dari diberlakukannya darurat militer termasuk ancaman seperti pemberontakan, kerusuhan, bencana alam, perang, atau bahaya perang.
Dampak dari penerapan darurat militer termasuk pembatasan hak sipil seperti kebebasan berkumpul dan berpendapat, penguasaan properti dan infrastruktur oleh militer, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat. Di Indonesia, darurat militer telah diberlakukan beberapa kali di masa lalu, seperti di Timor Timur tahun 1999 dan Aceh pada tahun 2003-2004. Meskipun darurat militer merupakan langkah ekstrem untuk menjaga stabilitas nasional, namun konsekuensi yang luas dapat dirasakan oleh masyarakat.
Keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa langkah tersebut benar-benar diperlukan dan tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat. Oleh karena itu, darurat militer harus diimplementasikan dengan cermat dan bijaksana guna menjaga kesejahteraan dan stabilitas negara.
