Badan Intelijen Negara (BIN) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas fungsi intelijen di Indonesia, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai lembaga intelijen utama negara, BIN memiliki peran dan tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan nasional melalui penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan informasi. Selain itu, BIN juga memberikan dukungan intelijen kepada pemerintah dalam upaya pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman yang ada. Sebagai lembaga strategis, BIN diatur secara khusus melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang menetapkan kedudukan BIN di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden.
Tugas utama BIN meliputi pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen, penyampaian produk intelijen kepada pemerintah, perencanaan dan pelaksanaan aktivitas intelijen, memberikan rekomendasi terkait pihak asing, serta memberikan saran dan rekomendasi pengamanan penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BIN diberikan wewenang seperti menyusun rencana dan kebijakan nasional di bidang intelijen, menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen negara lain, membentuk satuan tugas khusus, serta melakukan penyadapan dan penggalian informasi terkait ancaman terhadap keamanan nasional.
BIN memiliki hubungan langsung dengan Presiden dan menghasilkan informasi intelijen yang menjadi pertimbangan penting dalam merumuskan kebijakan pemerintah. Meskipun informasi intelijen bersifat rahasia, BIN memiliki kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan intelijen negara kepada Presiden. Dalam menjalankan fungsinya, BIN bekerja dengan prinsip kerahasiaan, independensi, profesionalisme, dan keahlian khusus. Bin juga menjalin kerja sama dengan lembaga intelijen nasional maupun internasional untuk memperkuat kapasitas dan efektivitas operasi intelijen. Melalui landasan hukum yang kuat, BIN berperan penting dalam menjaga keamanan dan kedaulatan negara, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang stabil.
