Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) telah terbukti memberikan manfaat lebih dari sekedar gizi bagi para siswa, wanita hamil, dan balita, tetapi juga menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan. Dalam waktu tujuh bulan sejak implementasi, program ini telah langsung menciptakan lapangan kerja bagi 94.000 individu, tersebar di 2.391 Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh negeri.
Angka penyerapan tenaga kerja telah meningkat seiring dengan ekspansi unit SPPG di berbagai wilayah. Dari 7.000 pekerja pada bulan Januari, jumlahnya naik menjadi 68.000 pada bulan April, kemudian menjadi 72.000 pada akhir Juni, dan melonjak signifikan menjadi 94.000 pada akhir Juli.
Penyerapan anggaran juga meningkat sejalan dengan itu. Diperkirakan sekitar IDR 1–2 triliun dialokasikan selama fase awal program (Januari–April), yang bertumbuh menjadi IDR 4,4 triliun pada awal Juni, dan mencapai IDR 5,1 triliun pada akhir semester pertama 2025—setara dengan 7,1% dari total IDR 71 triliun yang dialokasikan untuk program ini.
Menurut Fithra Faisal, Penasehat Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), program MBG telah memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi riil, terutama dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Inisiatif ini membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal,” kata Fithra di Jakarta, Kamis (31 Juli).
Dia menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja diharapkan akan bergerak cepat pada paruh kedua tahun ini, seiring dengan percepatan penyaluran anggaran. Semakin banyak SPPG didirikan dan semakin banyak penerima manfaat dilayani, semakin besar pula penyerapan fiskal dan potensi lapangan kerja.
Badan Gizi Nasional (BGN) memproyeksikan bahwa pada bulan Agustus, Program MBG akan mencapai 20 juta penerima manfaat melalui 8.000 unit SPPG yang beroperasi. Berdasarkan proyeksi ini, total penyerapan anggaran diperkirakan akan mencapai IDR 8 triliun.
Untuk mendukung inklusi tenaga kerja, BGN berencana merekrut staf dapur SPPG dari keluarga yang tinggal dalam kemiskinan ekstrim dan kelompok pendapatan rendah (desil 1 dan 2). Dari 47 anggota staf yang biasanya dipekerjakan per SPPG, minimal 30% berasal dari rumah tangga yang rentan secara ekonomi.
Fithra melihat ini sebagai langkah strategis untuk membantu mengurangi kemiskinan ekstrem.
“Kebijakan ini memperkuat kapasitas operasional program, terutama dalam hal logistik dan manajemen, sambil secara bersamaan memberdayakan masyarakat berpendapatan rendah,” demikian kesimpulannya.
