Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan mengakui hak-hak warga negara dan menghormati kedaulatan rakyat. Namun, realitasnya menunjukkan bahwa idealisme ini masih jauh dari tercapai. Banyak kepala daerah terpilih yang terlibat dalam kasus korupsi, memanfaatkan kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Angka kepala daerah yang terlibat dalam korupsi tercatat semakin meningkat dari tahun ke tahun, menunjukkan distorsi dalam sistem pemilihan kepala daerah.
Proses pilkada seringkali disertai dengan transaksi politik untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik, yang kemudian diikuti dengan biaya politik yang tinggi untuk kampanye dan memuluskan pencalonan. Faktor lain yang menyebabkan kepala daerah terjerat dalam korupsi adalah hubungan antara kepala daerah dan DPRD yang seringkali mengarah pada kesepakatan tertentu. Selain itu, gaji yang diterima oleh kepala daerah juga tidak sebanding dengan tanggung jawab dan beban kerja yang mereka emban, memicu beberapa di antara mereka untuk melakukan tindakan korupsi.
Kondisi ini juga dipengaruhi oleh budaya politik masyarakat yang masih rendah, di mana money politics dianggap sebagai hal yang lazim dan diterima sebagai bagian dari proses politik. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan komitmen yang kuat dari elite partai, calon kepala daerah, dan penyelenggara pilkada untuk mengurangi biaya politik yang tinggi dan memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah. Data korupsi yang terus meningkat harus menjadi perhatian serius bagi semua pihak terkait, serta menjadi bahan introspeksi untuk penyempurnaan sistem demokrasi kita.