“Prabowo Subianto Corruption Case: Seeking Justice”

Pada Rapat Pembangunan Nasional (Musrembangnas) untuk Rencana Pembangunan Nasional Menengah 2025 di gedung Bappenas, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengecam hukuman ringan dalam kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Beliau menekankan pentingnya keadilan publik dan menyerukan kepada yudikatif untuk mengambil langkah tegas sebagai respons terhadap hukuman yang dianggap terlalu lunak tersebut. Prabowo menegaskan komitmennya terhadap pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, inflasi anggaran, dan praktik merugikan lainnya. Dalam visinya, pemerintah yang bersih dan penegakan hukum yang kuat merupakan kunci dalam pengelolaan pendapatan negara untuk pembangunan nasional yang efektif. Di tengah seruan untuk mengakhiri budaya penggelembungan anggaran serta praktik markup yang merugikan rakyat, Prabowo menegaskan bahwa pendapatan negara akan meningkat jika dielola dengan baik. Seluruh pejabat ditingkatkan diingatkan untuk menyadari dan menyelesaikan kekurangan sistemik dalam upaya menciptakan pemerintahan yang transparan dan efisien.