Perkembangan saat ini menyoroti bagaimana globalisasi memperkuat keterkaitan antarnegara, sehingga setiap ketegangan atau perang tidak lagi bisa dipandang sebagai masalah lokal semata. Arus modal, informasi, dan barang yang melintasi batas negara menciptakan risiko-risiko baru yang harus diwaspadai oleh para pembuat kebijakan dan masyarakat, sebagaimana telah diperingatkan oleh Farrell dan Newman (2019). Konflik di Ukraina dan Iran memberikan contoh nyata bagaimana perang –meski dengan lingkup terbatas– dapat mempengaruhi perekonomian dunia secara signifikan.
Konflik di Ukraina sejak 2022 telah memicu gangguan besar pada rantai pasok pangan dunia. Lebih dari 90% ekspor produk pertanian Ukraina sebelumnya dikirim melalui Laut Hitam, namun blokade dan serangan ke pelabuhan membuat proses distribusi terhenti dan memaksa pengalihan jalur yang kapasitasnya terbatas. Efek buruk tidak hanya berhenti pada logistik, tetapi merambat ke produksi di negara lain karena terganggunya pasokan pupuk dari Rusia dan Belarus, yang menguasai sepertiga ekspor pupuk dunia.
Sementara itu, perang yang melibatkan Iran menggarisbawahi bagaimana ketergantungan pada titik tertentu dalam sistem energi dunia bisa sangat berisiko. Contohnya, ancaman ranjau dan serangan di Selat Hormuz –jalur utama ekspor minyak dunia– telah menyebabkan perusahaan pelayaran memilih menunda atau mengalihkan rute mereka. Akibatnya, volume pengiriman minyak yang melewati selat tersebut menurun drastis, yang menurut International Energy Agency (2026), menjadi gangguan terbesar dalam sejarah pasar minyak dunia. Iran tak perlu menutup jalur itu sepenuhnya; cukup dengan menciptakan risiko, distribusi energi global dapat terguncang.
Dua kasus tersebut memperlihatkan bahwa jaringan ekonomi dunia memiliki simpul-simpul penting yang menentukan kelancaran distribusi barang dan jasa. Jika salah satu simpul terganggu, imbasnya langsung terasa secara luas. Farrell dan Newman menyebutnya sebagai “chokepoint effect”. Konsep ini tidak sekedar berlaku di ranah logistik, tetapi juga merambah ke jaringan keuangan, infrastruktur digital, sistem asuransi, hingga teknologi dan data. Simpul-simpul seperti sistem pembayaran internasional, perangkat lunak, hingga kabel bawah laut menjadi kunci daya tahan ekonomi sekaligus kerentanannya.
Dalam konteks peperangan modern, Fishman (2025) mencontohkan bahwa simpul-simpul tersebut bisa digunakan sebagai alat tekanan nonmiliter. Negara pesaing dapat menghentikan pasokan dengan sanksi ekonomi, menolak asuransi, atau memutus akses ke teknologi, tanpa mengerahkan pasukan. Dampaknya tetap sama, negara tujuan tak dapat menjalankan sebagian fungsi ekonominya secara normal.
Bagi negara seperti Indonesia, pembelajaran dari konflik Ukraina dan Iran sangat relevan. Meski tidak terlibat langsung dalam perang, arus barang, energi, dan pangan ke Indonesia dapat terganggu jika salah satu simpul global terguncang. Keterkaitan ekonomi melalui perdagangan dan distribusi internasional menjadikan Indonesia rentan jika tak bersiap. Gangguan selat semacam Selat Hormuz atau terhambatnya ekspor gandum dari Laut Hitam dapat sebabkan gejolak harga di dalam negeri dan memperlemah daya tahan nasional.
Kesiapan menghadapi kemungkinan tersebut mensyaratkan perubahan cara berpikir dalam pertahanan. Tak cukup sekadar mengukur potensi serangan militer langsung, namun juga perlu memetakan fungsi-fungsi vital seperti pelabuhan, infrastruktur energi, jaringan komunikasi, dan pusat distribusi logistik yang menunjang pertahanan dan kehidupan masyarakat. Jika salah satu dari simpul tersebut gagal akibat konflik eksternal, harus ada rencana cadangan yang konkret.
Dalam upaya adaptasi, Indonesia perlu memastikan adanya jalur distribusi alternatif, cadangan sumber daya strategis, dan kemampuan pemulihan yang cepat pada simpul kritis. Ketahanan nasional tidak dibangun dari kemandirian semu yang masih bergantung pada input atau infrastruktur luar, namun dari kemampuan menciptakan alternatif serta redundansi pada fungsi-fungsi pokok. Saling ketergantungan memang tak bisa dihindari, tetapi harus dikendalikan agar kerentanan bisa diminimalisir.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada konektivitas antarpulau dan koneksi luar negeri, baik melalui pelabuhan, jalur laut, kabel data bawah laut, hingga terminal energi. Kerentanan tidak hanya terletak pada kemungkinan serangan militer, tetapi juga pada kegagalan sistem yang menopang aktivitas ekonomi dan pertahanan. Oleh karena itu, pertahanan masa kini juga harus memperhitungkan skenario terganggunya fungsi-fungsi ini akibat krisis global.
Mempersiapkan diri tidak berarti Indonesia harus memutus semua hubungan internasional demi swasembada. Sebaliknya, Indonesia perlu mengidentifikasi fungsi-fungsi apa yang tidak boleh berhenti, titik mana yang sangat vital dan sulit digantikan, serta berapa lama negara bisa bertahan jika terjadi kegagalan pada simpul-simpul tersebut. Dengan begitu, perencanaan pertahanan lebih komprehensif dalam menghadapi era keterhubungan global yang penuh tantangan dan risiko.
Upaya untuk mengurangi kerentanan ini juga dapat diibaratkan sebagai membuka akses baru menuju masa depan, seperti harapan anak-anak untuk terus belajar meski keterbatasan sarana. Setiap langkah memperkuat simpul-simpul vital bangsa tidak hanya memperluas jaringan ekonomi dan pengetahuan, tetapi juga memperbesar peluang setiap anak Indonesia untuk mewujudkan cita-cita mereka, apapun tantangannya.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
