Fraksi PDIP Pangandaran Dukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan dukungan terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun demikian, PDIP juga memberikan catatan kritis terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyampaikan pandangan tersebut dalam Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi pasca penjelasan Bupati Pangandaran. Dalam rapat tersebut, Ngisom menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam menyusun APBD 2027.
Ia menekankan pentingnya efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dalam menyusun anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil perlu diperkuat alokasinya. Setiap pengeluaran daerah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP menegaskan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata agar manfaatnya dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Fraksi PDIP juga mengangkat isu pelantikan Sekretaris Daerah baru dan perlindungan anak. Mereka memberikan ucapan selamat kepada Sekda baru serta mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak dan peningkatan kualitas pendidikan.
Fraksi PDIP siap untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 guna menciptakan APBD yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
