Perjalanan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir. Setiap lawatan ke forum internasional, pertemuan bilateral dengan pemimpin dunia, hingga kehadiran dalam konferensi strategis hampir selalu diberitakan media dan diperdebatkan masyarakat.
Namun, nuansa yang muncul di tengah publik tidak selalu mendukung. Di berbagai lini media sosial, pertanyaan seperti “Mengapa Presiden sering ke luar negeri?” atau “Apa sebenarnya manfaat dari kunjungan itu?” kerap bermunculan. Publik merasa hasil diplomasi cenderung samar dan tidak konkret seperti infrastruktur atau bantuan langsung.
Sebenarnya, dalam keadaan global yang serba tidak pasti saat ini, aktivitas diplomasi menjadi jalan penting bagi Indonesia dalam menjaga peran dan posisi. Dalam tempo satu setengah tahun pemerintahan berjalan, Presiden Prabowo telah melakukan berbagai kunjungan ke luar negeri yang frekuensinya cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan kebijakan luar negeri Indonesia semakin gesit dalam menghadapi tantangan global.
Fenomena keaktifan ini turut menjadi topik diskusi dalam IR Youth Talks yang diadakan oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia belum lama ini. Anggy Pasaribu, moderator sekaligus jurnalis yang memimpin diskusi itu, melihat adanya kesenjangan antara diplomasi pemerintah dan pemahaman publik. Banyak warga yang menyadari Indonesia semakin aktif, namun kurang mengetahui latar belakang serta tujuan di balik langkah pemerintah.
Ia menyoroti bahwa dunia kini menghadapi ketegangan dan kompetisi terbuka antar kekuatan global. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok terus meningkat, perang Rusia-Ukraina pun meruncing, dan konflik Timur Tengah turut mengguncang stabilitas ekonomi. Akibatnya, harga energi, rantai pasok hingga peluang kerja di Indonesia pun bisa terkena imbas.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas dalam diskusi itu menekankan bahwa gejolak geopolitik global semakin terasa dan memberi tekanan langsung pada negara berkembang seperti Indonesia. Maka dari itu, Indonesia dituntut untuk selalu waspada dan aktif dalam menjalin hubungan internasional guna menjaga kepentingan nasional.
Baginya, politik luar negeri Indonesia tetap mengusung prinsip bebas aktif, namun lebih gesit dan luwes dewasa ini. Pendekatan hedging atau menjaga keseimbangan relasi dengan banyak kekuatan tanpa mengikatkan diri secara mutlak menjadi pilihan strategis yang diambil pemerintah.
Sementara Broto Wardoyo dari Universitas Indonesia berpendapat, strategi tersebut kini makin disertai penguatan ketahanan domestik atau resilience-based hedging. Tidak hanya menjaga fleksibilitas eksternal, tapi juga membangun kekuatan dalam negeri agar tahan banting menghadapi guncangan global.
Ketika Indonesia aktif di G20, ASEAN, dan BRICS, itu bukan sekadar formalitas. Ada kepentingan besar agar Indonesia tetap punya ruang gerak menghadapi persaingan global yang gambarnya makin sengit. Namun, belum semua publik memahami motif strategis ini karena penjelasan pemerintah kerap minim. Media umumnya menampilkan fragmen visual—foto delegasi, kunjungan, hingga seremoni—tanpa menyertakan konteks mendalam.
Anggy juga menilai, permukaan masalah justru terletak pada komunikasi. Narasi diplomasi selama ini terasa terlalu elitis, menggunakan bahasa teknis yang sukar diakses masyarakat. Di era digital, kejelasan narasi sangat penting agar masyarakat bisa memahami niat baik di balik aktivitas luar negeri pemerintah.
Di tengah banjir informasi, pemerintah perlu memprioritaskan komunikasi publik, bukan sekadar pelengkap, tapi sebagai unsur vital dari diplomasi. Penjelasan atas konteks dan dampak diplomasi—apakah untuk investasi, keamanan, ataupun ekonomi—perlu terus disampaikan dengan bahasa sederhana dan konsisten.
Demikian pula di ranah digital, negara perlu menghadirkan narasi yang kuat dan substansial, bukan sekadar viral atau defensif. Sebab jika strategi komunikasi tak dikerjakan maksimal, kebijakan luar negeri justru berisiko gagal dipahami dan mendapat dukungan publik.
Jadi, tantangan Indonesia saat ini bukan hanya tentang bagaimana mengatur posisi di antara tarik-menarik kekuatan dunia, tapi juga bagaimana pemerintah meyakinkan dan melibatkan masyarakat dalam memahami urgensi strategi diplomasi. Keberhasilan diplomasi sejati tercapai ketika rakyat merasa menjadi bagian dari permainan besar itu, bukan sekadar penonton aktivitas elite negara.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
