Pemerintah Spanyol telah memberlakukan denda sebesar 64 juta Euro atau sekitar Rp1,2 triliun kepada Airbnb karena melanggar peraturan terkait iklan properti sewa yang dilarang di tengah krisis perumahan yang dihadapi negara tersebut. Denda tersebut dianggap sebagai denda final dan Airbnb diwajibkan memperbaiki pelanggaran dengan menghapus konten ilegal. Menurut Kementerian Urusan Konsumen, sebanyak 65.122 iklan di Airbnb melanggar peraturan konsumen terkait promosi properti tanpa izin atau nomor izin yang tidak sesuai. Hal ini menjadi sorotan karena Airbnb telah memperoleh keuntungan ilegal yang enam kali lipat dari pelanggaran yang dilakukan sebelum iklan dihapus. Perekonomian Spanyol yang berkembang pesat, terutama dalam sektor pariwisata, telah menjadikan perumahan semakin langka dan mahal, yang menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Kondisi ini memicu warga lokal, terutama di kota-kota ramai seperti Barcelona, untuk menyalahkan penyewaan jangka pendek atas krisis perumahan dan perubahan lingkungan tempat tinggal mereka. Kementerian juga telah memerintahkan Booking.com untuk menghapus ribuan iklan ilegal demi menegaskan bahwa tidak ada perusahaan yang kebal hukum, terutama dalam masalah perumahan. Menteri Urusan Konsumen Spanyol, Pablo Bustinduy, menekankan bahwa tidak ada yang bisa mengabaikan hukum, terlebih jika menyangkut perumahan. Selain itu, wacana tentang penghentian praktik Airbnb di Bali juga menjadi perhatian, namun Kementerian Pariwisata menyatakan bahwa pemerintah tidak merencanakan penghentian Airbnb di Bali.
