PANGANDARAN — Suara para guru madrasah swasta di Kabupaten Pangandaran kembali menguat di ruang politik daerah. Pada Selasa (7/10/2025), Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mendatangi Gedung DPRD Pangandaran untuk menyampaikan tuntutan yang selama ini mereka nilai belum mendapat perhatian setara: penyetaraan status dan peluang pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Desakan agar guru madrasah swasta mendapat perlakuan setara
Dalam audiensi itu, Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, memaparkan sebelas poin aspirasi yang menyoroti ketimpangan antara guru madrasah swasta dan guru di sekolah negeri, terutama dalam hal kesejahteraan serta status kepegawaian. Menurut dia, para guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi semestinya mendapat ruang yang sama untuk diakomodasi sebagai PPPK, terlebih ketika guru honorer di sekolah negeri sudah memiliki jalur pengangkatan setelah dua tahun masa pengabdian.
Dede juga menyinggung kondisi honor yang diterima banyak guru madrasah swasta yang masih jauh dari layak. Situasi itu, kata dia, membuat pengabdian panjang para guru kerap tidak sebanding dengan penghargaan yang mereka terima. Karena itu, PGM mendorong adanya afirmasi khusus bagi guru madrasah swasta yang telah mengajar lebih dari 15 tahun agar mereka mendapat prioritas dalam seleksi PPPK maupun ASN.
DPRD Pangandaran janji kawal aspirasi ke pusat
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menyatakan pihaknya siap menindaklanjuti aspirasi para guru dengan mengirimkan surat kepada DPR RI serta kementerian terkait. Langkah itu disebut sebagai upaya resmi DPRD untuk membawa persoalan guru madrasah swasta ke level yang lebih tinggi.
Asep juga memberikan apresiasi atas kehadiran PGM Indonesia yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Ia menegaskan bahwa para guru memiliki peran penting dalam membentuk generasi cerdas di daerah, sehingga suara mereka layak diperjuangkan. Dalam pertemuan itu, Asep memastikan DPRD tidak akan membiarkan aspirasi tersebut berhenti di meja audiensi saja.
Perjuangan status dan kesejahteraan belum selesai
Bagi para guru madrasah swasta, audiensi ini menjadi salah satu langkah untuk menagih keadilan dalam sistem pendidikan. Mereka berharap pengabdian yang sudah berlangsung bertahun-tahun tidak lagi dipandang sebelah mata. DPRD Pangandaran pun menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penyetaraan status dan pengakuan atas kontribusi guru madrasah swasta dalam dunia pendidikan, terutama melalui jalur kebijakan yang lebih konkret.
Source link
