Di tengah peringatan Hari Pahlawan 2025 di Istana Negara, Jakarta, Presiden RI Prabowo Subianto menetapkan sepuluh tokoh sebagai penerima Gelar Pahlawan Nasional. Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional. Dari daftar tersebut, satu nama dari Sumatera Utara kembali mencuri perhatian: almarhum Tuan Rondahaim Saragih, sosok yang dikenang sebagai pejuang bersenjata dan dijuluki “Napoleon der Bataks” atau Napoleon dari Batak.
Jejak perlawanan dari Simalungun
Julukan itu bukan muncul tanpa alasan. Tuan Rondahaim dikenal luas karena perlawanan gigihnya terhadap kolonialisme Belanda di Simalungun dan wilayah sekitarnya pada abad ke-19. Dalam catatan sejarah, namanya lekat dengan perjuangan mempertahankan pengaruh dan kedaulatan adat di tengah tekanan kekuatan kolonial yang terus meluas di Sumatera Utara.
Ia lahir pada 1828 di Simandamei dengan nama lengkap Tuan Rondahaim Saragih Garingging. Ia berasal dari keluarga bangsawan Partuanon Raya, lingkungan yang membentuk posisi sosial dan politiknya sejak awal. Pada 1876, ia resmi diangkat sebagai Raja Raya ke-14 Partuanan Raya, sebuah kerajaan adat yang memiliki pengaruh penting di kawasan Simalungun.
Pengakuan negara atas perjuangan lama
Penetapan Tuan Rondahaim sebagai Pahlawan Nasional menjadi penegasan atas peran tokoh lokal dalam sejarah perlawanan bangsa. Meski namanya tidak sepopuler sejumlah tokoh nasional lain, kontribusinya dalam menghadapi Belanda menunjukkan bahwa resistensi terhadap kolonialisme juga lahir dari daerah-daerah yang jauh dari pusat kekuasaan.
Penghargaan ini sekaligus menempatkan kembali Tuan Rondahaim dalam ingatan publik sebagai figur yang bukan hanya penting bagi masyarakat Simalungun, tetapi juga bagi narasi besar perjuangan Indonesia. Gelar tersebut memberi ruang bagi sejarah perjuangan bersenjata dari Sumatera Utara untuk dibaca ulang dengan lebih serius, terutama melalui sosok yang selama ini dijuluki sebagai Napoleon dari Batak.
