Optimalisasi Pembangunan dan APBD 2026: Hasil Reses DPRD Kabupaten Bogor Dapil 5 Nanggung

Kegiatan reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dari Daerah Pemilihan (Dapil) 5 di Kecamatan Nanggung menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam reses Masa Sidang I Tahun 2025–2026 ini, para anggota dewan menyoroti pemerataan pembangunan, efisiensi anggaran, dan tindak lanjut dari berbagai aspirasi warga yang selama ini menjadi prioritas di wilayah barat Kabupaten Bogor. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Bogor dari Fraksi Golkar, Aan Triana Al Muharom, Camat Nanggung Aep Saepuloh, jajaran pejabat kecamatan, kepala desa se-Kecamatan Nanggung, serta unsur ormas dan tokoh masyarakat.

Camat Nanggung, Aep Saepuloh, dalam sambutannya menekankan pentingnya pemerataan pembangunan antar desa. Ia mengungkapkan bahwa meskipun alokasi APBD yang direalisasikan sudah mencapai Rp56,869 miliar, masih ada desa yang membutuhkan perhatian lebih, terutama di bidang infrastruktur dan pelayanan publik. Aan Triana Al Muharom menambahkan, DPRD berkomitmen memastikan seluruh aspirasi dari hasil reses masuk dalam pembahasan APBD 2026.

Fokus utama pembahasan, kata Aan, berada pada penguatan sektor infrastruktur, penyelesaian PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas), serta program hunian tetap (huntap) bagi masyarakat yang terdampak relokasi. Ia juga menyoroti masih adanya hunian tetap yang belum ditempati oleh penerima manfaatnya. Dalam kesempatan itu, Aan turut memaparkan bahwa program Rutilahu (Rumah Tidak Layak Huni) menjadi bagian penting dari kebijakan pembangunan sosial.

Reses kali ini tidak hanya menjadi sarana serap aspirasi, tetapi juga menjadi forum refleksi atas hasil pembangunan yang sudah berjalan. DPRD menegaskan bahwa setiap masukan warga akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan APBD 2026 yang lebih efektif dan berpihak kepada kebutuhan rakyat. Harapannya Nanggung akan terus tumbuh menjadi wilayah yang seimbang antara pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip pembangunan berkeadilan di Kabupaten Bogor.

Source link