Pada Minggu, 31 Agustus 2025, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat tersebut diselenggarakan dalam situasi darurat politik dan sosial menyusul gelombang demonstrasi yang menuntut evaluasi terhadap anggota DPR. Dalam pertemuan tersebut, diputuskan untuk mengambil langkah-langkah tegas, termasuk mencabut keanggotaan anggota DPR yang terlibat dalam kontroversi serta memberlakukan moratorium kunjungan kerja luar negeri mulai 1 September 2025 untuk memulihkan kepercayaan publik.
Presiden juga menekankan pentingnya keterbukaan terhadap aspirasi masyarakat dan meminta kementerian dan lembaga membuka akses bagi publik untuk menyampaikan masukan secara damai. Namun, ia menegaskan bahwa aparat akan bertindak tegas terhadap tindakan anarkis. Beberapa poin penting yang dihasilkan dari rapat tersebut adalah pertama, Presiden meminta pimpinan partai politik untuk bertindak tegas terhadap anggota DPR yang melakukan pernyataan yang keliru dan kontroversial. Kedua, Presiden menekankan pentingnya proses pemeriksaan terhadap kasus Affan dilakukan secara cepat, transparan, dan dapat diakses oleh publik.
Selanjutnya, pimpinan DPR diminta untuk mengevaluasi besaran tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium kunjungan ke luar negeri. Presiden juga meminta agar seluruh kementerian/lembaga dan DPR membuka ruang aspirasi bagi tokoh masyarakat dan mahasiswa untuk berdialog dan memberikan masukan secara terbuka. Terakhir, Presiden menekankan agar polisi fokus untuk melindungi masyarakat dan fasilitas umum yang dibangun dari uang rakyat. Dengan demikian, rapat tersebut menegaskan pentingnya stabilitas nasional untuk menjaga kepercayaan publik dan memulihkan ekonomi. Presiden menutup arahannya dengan pesan agar seluruh elemen bangsa menjaga persatuan dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik, sejahtera, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rekap Poin Penting Rapat Kabinet Presiden Prabowo 31 Agustus 2025
