BPJS Ketenagakerjaan dapat dicairkan sebagian saat masih bekerja dengan ketentuan tertentu. Pencairan 30% bisa dilakukan untuk kepemilikan rumah dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun, sedangkan pencairan 10% untuk persiapan pensiun dengan masa kepesertaan yang sama. Meskipun peserta melakukan pencairan sebagian, status kepesertaan akan tetap aktif dan iuran akan terus berjalan. Namun, pencairan penuh hanya dapat dilakukan jika peserta berhenti bekerja dengan masa tunggu selama 1 bulan.
Setelah resign, peserta harus menunggu 1 bulan sejak tanggal yang tertera dalam surat keterangan berhenti bekerja untuk bisa melakukan pencairan BPJS Ketenagakerjaan. Selama masa tunggu berakhir dan dokumen lengkap diserahkan, proses pencairan biasanya membutuhkan waktu 5-11 hari kerja. Masa tunggu tersebut diberlakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempertimbangkan ulang keputusan pencairan dan mencari pekerjaan baru.
Pencairan BPJS Ketenagakerjaan akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku. Besaran pajak yang dipotong dari jumlah pencairan tergantung pada jumlah pencairan dan status kepemilikan NPWP peserta. Oleh karena itu, penting untuk berkonsultasi dengan petugas BPJS atau konsultan pajak profesional untuk mendapatkan informasi detil mengenai perhitungan pajak.
Saat ini, BPJS Ketenagakerjaan tidak dapat dicairkan untuk keperluan darurat jika peserta masih aktif bekerja. Pencairan hanya dapat dilakukan dalam kondisi-kondisi tertentu yang sudah ditetapkan, seperti usia pensiun, berhenti bekerja, cacat total tetap, meninggal dunia, atau pencairan sebagian untuk kepemilikan rumah atau persiapan pensiun dengan masa kepesertaan minimal 10 tahun. Tidak ada skema pencairan khusus untuk situasi darurat di luar ketentuan tersebut.
Jika perusahaan tempat peserta bekerja tutup atau bangkrut, pencairan BPJS Ketenagakerjaan dapat dilakukan dengan kategori “berhenti bekerja”. Peserta harus menyertakan surat keterangan penutupan perusahaan dari instansi berwenang atau pengadilan niaga, surat keterangan berhenti bekerja dari manajemen perusahaan (jika masih bisa diperoleh), surat pengalaman kerja, dan dokumen lain yang mendukung seperti surat dari dinas tenaga kerja. Masa tunggu 1 bulan tetap berlaku sejak perusahaan tutup.
BPJS Ketenagakerjaan tidak bisa dicairkan khusus untuk modal usaha jika peserta masih aktif bekerja. Pencairan hanya dapat dilakukan jika peserta berhenti bekerja, mencapai usia pensiun, atau memenuhi kondisi pencairan lain yang telah ditetapkan. Setelah berhenti bekerja dan masa tunggu berakhir, dana JHT yang dicairkan bisa digunakan untuk berbagai keperluan termasuk modal usaha sesuai dengan kebutuhan peserta.
Jumlah maksimal yang bisa dicairkan dari BPJS Ketenagakerjaan adalah 100% dari total akumulasi iuran JHT ditambah hasil pengembangannya yang tercatat dalam rekening peserta. Tidak ada batasan maksimal yang ditetapkan karena jumlah ini bergantung pada lamanya masa kepesertaan, besarnya gaji yang dilaporkan, dan kinerja investasi dana JHT. Peserta dapat memeriksa saldo JHT melalui aplikasi JMO atau website resmi BPJS untuk mendapatkan estimasi jumlah yang bisa dicairkan.
