Pemerintah menetapkan kriteria pengguna BBM subsidi berdasarkan kapasitas mesin kendaraan untuk memastikan subsidi tepat sasaran dan mengendalikan konsumsi BBM bersubsidi. Batas maksimal kapasitas mesin untuk solar subsidi adalah 2.000 CC, sementara untuk Pertalite adalah 1.400 CC. Penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi ini berlaku untuk wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali), Kepulauan Riau (Kepri), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Maluku Utara, Gorontalo, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Timur sebagai prioritas awal implementasi sistem barcode untuk pengawasan yang lebih ketat.
Dalam implementasi ini, berbagai jenis transportasi seperti transportasi darat, air, usaha perikanan, pertanian, layanan umum/pemerintah, usaha mikro, dan lainnya dapat mendapatkan akses subsidi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Misalnya, kendaraan pribadi, kapal pelayaran rakyat, nelayan, petani, layanan umum seperti krematorium dan rumah sakit tipe C dan D, serta usaha mikro atau home industry dengan verifikasi dan rekomendasi dari SKPD dapat menjadi penerima subsidi BBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Segala upaya dilakukan untuk memastikan agar bantuan subsidi BBM tepat sasaran dan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat.
