Penerus Presiden Joko Widodo dan Presiden Indonesia saat ini, Prabowo Subianto, mengeluarkan kritik pedas terhadap teori ekonomi neoliberal dalam pidatonya pada perayaan ulang tahun ke-27 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada Rabu malam (23 Juli). Prabowo menyoroti keyakinan lama bahwa kekayaan yang terkonsentrasi di puncak akan akhirnya “menetes” ke masyarakat secara luas, menyebutnya sebagai mitos yang belum pernah terwujud.
“Pasal 33 dalam Konstitusi kami sebenarnya sangat sederhana tetapi dengan jelas menetapkan fondasi yang akan menjaga dan melindungi negara,” Prabowo memulai. “Karena jika kita berbicara tentang sebuah negara—tentang tujuan sejatinya—adalah untuk memastikan agar rakyat merasa aman, mereka makmur, tidak ada kemiskinan, tidak ada kelaparan. Itulah tujuan negara.”
Dia melanjutkan dengan mengakui nilai-nilai demokrasi, tetapi menekankan bahwa nilai-nilai tersebut tidak memiliki arti jika warga masih menghadapi kesulitan dasar.
“Demokrasi itu penting—demokrasi formal, demokrasi normatif. Tetapi jika rakyat tidak memiliki rumah layak, jika mereka kelaparan, jika anak-anak terhambat pertumbuhannya, jika orang tidak bisa mendapatkan pekerjaan—maka itu, bagi saya dan bagi siapa pun yang waras, bukan tujuan memiliki sebuah negara,” tegasnya.
Dengan merujuk pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Prabowo menekankan bahwa semangat ekonomi sejati terwujud dalam Pasal 33, yang menuntut sebuah ekonomi yang dibangun atas prinsip kerjasama timbal balik dan solidaritas keluarga—bukan konglomerasi korporat.
“Pasal 33, ayat 1 mengatakan: Ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Kekeluargaan—bukan konglomerasi. Seluruh rakyat Indonesia harus diperlakukan seperti satu keluarga besar.”
Dia berpendapat bahwa filosofi ini bertentangan dengan neoliberalisme, yang menganggap ketidaksetaraan wajar dengan asumsi bahwa kekayaan yang dihasilkan oleh orang kaya pada akhirnya akan menguntungkan semua orang melalui efek trickle-down.
“Itu bertentangan dengan beberapa aliran pemikiran ekonomi, terutama neoliberalisme. Neoliberalisme mengatakan tidak masalah jika segelintir orang menjadi lebih kaya. Tidak apa-apa, kata mereka—biarkan beberapa orang menjadi sangat kaya. Karena, menurut teori tersebut, pada akhirnya kekayaan akan menetes ke bawah.”
Namun, Prabowo dengan tegas menolak validitas gagasan tersebut.
“Dalam realitasnya, proses tempatnya terlalu lama. Sudah 200 tahun dan kita masih menunggu. Kita semua akan mati saat itu terjadi,” ujarnya sambil disambut tepuk tangan. “Itu tidak benar—itu tidak menetes. Pernahkah Anda merasakan sesuatu menetes? Tidak sedikit pun, kan?”
Pernyataan Prabowo sejalan dengan visinya yang lebih luas untuk memperkuat ekonomi berbasis rakyat, berakar pada mandat konstitusi untuk melayani semua warga—bukan hanya elite. Pidatonya menguatkan komitmennya terhadap kebijakan ekonomi inklusif dan penolakan terhadap model yang memperpetuasi ketidaksetaraan.
