Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, baru-baru ini mengkritik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena mengandalkan suntikan modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), dengan alasan hal ini dapat menghambat pembangunan infrastruktur nasional. Prabowo menjelaskan perlunya melibatkan lebih banyak perusahaan sektor swasta, baik dalam atau luar negeri, dalam proyek-proyek infrastruktur untuk mempercepat pembangunan. Dia menyampaikan pentingnya pendekatan modern dan efisiensi dalam pengembangan infrastruktur, serta menciptakan iklim investasi yang menarik dan ramah bagi investor swasta. Pemerintah juga meresmikan lembaga investasi kedaulatan, Danantara, sebagai langkah untuk mendukung proyek infrastruktur strategis. Prabowo menekankan komitmen pemerintah untuk berpartisipasi dalam proyek bersama investor swasta atau asing dengan kontribusi keuangan yang nyata, bukan hanya dengan saham kosong. Dengan demikian, diharapkan kolaborasi dengan investor asing akan memberikan kepastian dan keyakinan, serta memberi jaminan kepada mitra asing bahwa Indonesia adalah tempat yang aman untuk berinvestasi.