Kemandirian Antariksa Jadi Ujian Serius bagi Indonesia di Tengah Rivalitas Global
Di tengah lomba teknologi antariksa yang kian agresif antarnegara, Indonesia dihadapkan pada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah hanya akan menjadi pengguna, atau berani naik kelas menjadi pemain? Isu itu mengemuka dalam diskusi publik bertema “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang digelar Center for International Relations Studies (CIReS) bersama Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia.
Acara yang berlangsung di Auditorium Juwono Sudarsono FISIP UI, Depok, pada Selasa (27/5) itu mempertemukan akademisi, pemerintah, militer, dan media dalam satu forum. Sejak awal, diskusi ini menegaskan bahwa kemandirian antariksa bukan lagi wacana masa depan, melainkan bagian dari agenda strategis yang harus segera diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata, termasuk dalam implementasi RPJPN 2025-2045.
Teknologi Antariksa dan Kedaulatan Negara
Pembukaan acara disampaikan Prof. Semiarto Aji Sumiarto selaku Dekan FISIP UI, yang menyoroti pentingnya kerja sama lintas sektor untuk membangun fondasi antariksa nasional yang lebih kuat. Forum kemudian dipandu Vahd Nabyl Achmad Mulachela, S.IP., M.A., Plt. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, dengan keynote speech oleh Prof. Thomas Djamaluddin, Peneliti Ahli Utama BRIN sekaligus Kepala LAPAN periode 2014-2021.
Dalam paparannya, Prof. Thomas menegaskan bahwa penguasaan teknologi antariksa adalah syarat mutlak bagi kedaulatan dan daya saing negara. Ia menilai Indonesia tak bisa terus berada di posisi pasif, terutama saat tata kelola, pendanaan, dan arah kebijakan antariksa masih menghadapi banyak tantangan.
“Menghadapi tantangan besar dalam memperkuat tata kelola, pendanaan, dan kebijakan Antariksa, teknologi Antariksa akan menjadi landasan utama dari ekonomi global, dan kita harus beralih dari sekadar pengguna menjadi produsen dalam ekosistem ekonomi Antariksa,” ujarnya.
RUU Ruang Udara dan Kebutuhan Langkah Terpadu
Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim menekankan bahwa RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional perlu dipandang sebagai instrumen strategis, bukan sekadar pelengkap regulasi. Menurut dia, tanpa langkah yang terpadu dan berorientasi jangka panjang, Indonesia berisiko tertinggal dalam persaingan global yang semakin ketat.
Dari sisi industri dan kebijakan, Anggarini S., M.B.A. dari Asosiasi Antariksa Indonesia menyoroti masih tingginya ketergantungan Indonesia pada negara lain dalam penguasaan teknologi antariksa. Ia menyebut kemandirian antariksa sebagai fondasi ketahanan nasional, sekaligus menegaskan perlunya regulasi yang konsisten agar industri antariksa dalam negeri bisa tumbuh lebih sehat.
Komisi I DPR dan Bappenas Soroti Modal Dasar yang Masih Lemah
Dr. Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, mengingatkan bahwa penguasaan antariksa kini menjadi salah satu indikator kekuatan geopolitik. Karena itu, Indonesia menurutnya harus memperkuat kapasitas teknologi, sumber daya manusia, dan regulasi yang berdaulat agar tidak terus berada di posisi pasar bagi layanan antariksa asing.
Sementara itu, Yusuf Suryanto, Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa Kedeputian Bidang Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, menekankan pentingnya kerangka pembiayaan yang kuat. Ia menyebut kemandirian antariksa tidak mungkin dicapai tanpa strategi lintas sektor yang konsisten dan dukungan investasi yang berkesinambungan.
Diskusi ini pada akhirnya memperlihatkan satu benang merah: Indonesia punya ambisi besar di sektor antariksa, tetapi ambisi itu hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi kebijakan, anggaran, dan kolaborasi yang berjalan serempak. Tanpa itu, kemandirian antariksa akan tetap berhenti sebagai target di atas kertas.
Sumber: Strategi Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Lewat RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional
Sumber: Mengukur Langkah Strategis Indonesia Menuju Kemandirian Antariksa Di Era Kompetisi Global
