Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, dalam sebuah konfirmasi dengan awak media membantah adanya praktik ‘Iuran Kebersamaan’ di Pemerintah Kota Semarang selama dirinya menjabat selama dua bulan. Dalam konteks kasus korupsi yang menyeret mantan Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, terungkap adanya persoalan ‘iuran kebersamaan’ di lingkungan Pemkot Semarang. Agustina berpendapat jika iuran kebersamaan sebaiknya digunakan untuk kegiatan internal atau sosial, bahkan lebih baik jika manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Dia menekankan pemahamannya bahwa iuran seharusnya tidak diberikan kepada atasan, namun lebih baik dialokasikan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti bakti sosial. Agustina juga menegaskan pentingnya pencegahan terhadap praktek korupsi dengan melakukan pengecekan di dinas-dinas terkait serta mendorong masyarakat untuk memberikan informasi yang diperlukan. Sidang kasus korupsi yang melibatkan mantan Wali Kota Semarang itu mengungkap adanya pemotongan pembayaran kepada pegawai negeri yang bersumber dari insentif pemungutan pajak dan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN Pemkot Semarang. Selain itu, diperinci bahwa uang insentif yang disisihkan merupakan bagian dari iuran kebersamaan yang seharusnya digunakan untuk keperluan nonformal seperti kegiatan sosial dan pembelian seragam. Tindakan pemotongan pembayaran oleh terdakwa merupakan bagian dari tuntutan hukum yang menyebutkan jumlah total sebesar Rp 3 miliar yang diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Serangkaian peristiwa terkait iuran kebersamaan ini menunjukkan urgensi untuk mencegah praktik korupsi dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
