Berikut adalah panduan untuk pindah Kartu Keluarga (KK) antar kabupaten atau kota tahun 2025. Proses perpindahan KK membutuhkan pemahaman yang tepat tentang prosedur dan persyaratannya untuk memastikan kelancaran administrasi kependudukan. Pengurusan perpindahan KK dapat dilakukan melalui kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) di daerah asal maupun tujuan.
Untuk memastikan proses berjalan lancar, calon pemohon harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan regulasi pemerintah. Memahami setiap tahapan dan persyaratan yang dibutuhkan akan membantu memperlancar proses pengurusan dokumen kependudukan.
Pendaftaran perpindahan KK di kantor Dukcapil daerah asal melibatkan mengisi formulir pendaftaran, melampirkan fotokopi KK, dan mengikuti persyaratan terkait kepindahan anggota keluarga. Sementara untuk pendaftaran di kantor Dukcapil daerah tujuan, pemohon harus menyertakan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI), dokumen identitas, dan persyaratan lainnya sesuai kebutuhan.
Proses pengisian formulir, penerbitan KK baru, dan penyerahan dokumen akan berlangsung di kantor Dukcapil daerah asal sebelum dilanjutkan ke kantor Dukcapil daerah tujuan. Jika pemohon sudah menetap di daerah tujuan namun belum mengurus pindah KK, Dukcapil daerah tujuan dapat membantu dalam pengurusan SKPWNI dengan menghubungi Dukcapil daerah asal.
Beberapa daerah telah menyediakan layanan pengurusan perpindahan KK secara online. Pemohon disarankan untuk mengakses situs resmi Disdukcapil sesuai domisili untuk melakukan pendaftaran dan mengunggah dokumen yang diperlukan. Pastikan untuk memeriksa ketersediaan layanan online di daerah Anda dan mengikuti prosedur yang ditetapkan.
Dengan memahami dan mengikuti prosedur yang tepat dalam mengurus perpindahan KK antar kabupaten atau kota, proses tersebut akan berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi, pastikan untuk memenuhi persyaratan, mengikuti prosedur dengan benar, dan memperhatikan ketentuan yang berlaku untuk menghindari kendala dalam administrasi kependudukan.
