Tantangan dalam Reformasi Intelijen Indonesia
Reformasi intelijen Indonesia dihadapkan pada dua tantangan krusial yang harus segera dipecahkan, yakni manajemen sumber daya manusia dan mekanisme pengawasan. Ini adalah hal yang dituturkan oleh Aditya Batara Gunawan, Ketua Program Studi Ilmu Politik Universitas Bakrie, dalam sebuah diskusi bertajuk “Dinamika Reformasi dan Tata Kelola Intelijen” yang digelar di Kampus Universitas Bakrie, Jakarta.
Pengelolaan Reformasi Intelijen Indonesia
Menurut Aditya, “Reformasi Intelijen Indonesia” masih memiliki beberapa persoalan yang membutuhkan penyelesaian. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi I DPR RI masih cenderung bersifat politis. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang lebih objektif dan akuntabel agar tidak terjebak dalam kepentingan politik tertentu.
Rizal Darma Putra, Direktur Eksekutif LESPERSSI, juga menyoroti pentingnya akuntabilitas dalam pengawasan intelijen. Ia menekankan bahwa prinsip akuntabilitas harus tetap dijaga agar tercipta kontrol demokratis yang efektif dalam mengawasi intelijen.
Rizal juga menambahkan bahwa tim pengawas intelijen seharusnya diberikan kewenangan dalam melakukan penyidikan. Hal ini bertujuan agar pengawasan tidak hanya sekadar formalitas, tetapi juga mampu mengungkap penyimpangan dalam lembaga intelijen.
Pembaruan dalam Organisasi BIN dan Ancaman Siber
Dari segi kelembagaan, Rodon Pedrason menyatakan bahwa Badan Intelijen Negara (BIN) telah mengalami perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. BIN kini lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis dan memiliki beberapa kedeputian baru yang fokus pada siber, komunikasi, dan informasi.
Namun, perubahan ini juga membawa tantangan tersendiri. Andhika Dinata, seorang jurnalis, menyoroti bahwa terbukanya kultur intelijen dapat mengancam prinsip incognito atau kerahasiaan. Ia juga menyoroti bahwa keterlibatan masyarakat sipil dalam struktur BIN masih minim.
Tak hanya itu, perkembangan teknologi intelijen juga menjadi isu penting. Diyauddin, analis utama Maha Data Lab 45, menekankan bahwa ketergantungan pada teknologi asing dalam sistem intelijen nasional dapat menimbulkan risiko keamanan yang serius. Awani Yamora Masta, Kepala Kantor Internasional FISIP UI, menegaskan perlunya tanggapan cepat terhadap ancaman siber seperti disinformasi dan manipulasi data.
Reformasi Intelijen Harus Lebih Tersusun
Dalam diskusi yang dipandu oleh Yudha Kurniawan, Kepala Laboratorium Ilmu Politik Universitas Bakrie, pentingnya reformasi intelijen Indonesia yang lebih terstruktur dan terukur menjadi sorotan utama. Sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, masih banyak tantangan yang harus diatasi, terutama dalam hal pengawasan dan kelembagaan.
Diperlukan strategi yang matang dalam tata kelola intelijen agar tetap efektif dalam menjalankan tugas-tugasnya tanpa melupakan prinsip-prinsip demokrasi dan akuntabilitas. Dengan manajemen yang lebih baik, “Reformasi Intelijen Indonesia” bisa menjadi lebih transparan, profesional, dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan global.
Sumber: Reformasi Intelijen Indonesia: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Dan Pengawasannya
Sumber: Dua Tantangan Utama Dalam Tata Kelola Intelijen
