Pemerintah Indonesia, lewat Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi dalam ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping. Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang tengah berlangsung. Dia menekankan bahwa tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun BUMN.
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Hasan menyoroti peran penting Pertamina sebagai aset nasional dan pilar utama ekonomi Indonesia. Dia menyatakan bahwa membersihkan operasi perusahaan ini diperlukan untuk memastikan tata kelola yang baik dan transparan.
Presiden Prabowo Subianto sendiri dalam kesempatan terpisah menegaskan seriusnya pemerintah terhadap kasus penipuan bahan bakar. Dia menekankan komitmennya untuk melakukan reformasi di sektor migas negara dengan kepentingan publik menjadi prioritas utama. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah akan menangani segala hal terkait kasus ini, membersihkan serta menegakkan aturan dengan mengutamakan kepentingan rakyat. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka membersihkan dan meningkatkan integritas sektor migas di Indonesia.