Keputusan Mahkamah Agung (MA) untuk mengubah syarat usia calon kepala daerah pada Pilkada serentak 2024 telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan di kalangan publik dan politisi. Meskipun tujuannya untuk meningkatkan partisipasi generasi muda dalam politik, banyak yang meragukan keadilan keputusan ini. MA menetapkan bahwa calon gubernur dan wakil gubernur harus berusia minimal 30 tahun, sedangkan calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota minimal berusia 25 tahun pada saat pelantikan. Beberapa pihak berpendapat bahwa keputusan ini menguntungkan politikus muda dengan dukungan politik kuat, bukannya menciptakan persaingan yang adil.
Menurut UUD 1945, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, maka perlu dipastikan bahwa perubahan syarat usia ini tidak diskriminatif. Di sisi lain, teori demokrasi menekankan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Namun, KPU perlu diperhatikan agar tidak mengikuti keputusan MA dan menjunjung tinggi prinsip demokrasi. Kritik juga disampaikan oleh Direktur DEEP Indonesia, Neni Hayati, yang menyoroti ketidakadilan dalam keputusan MA ini.
KPU berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan berlandaskan prinsip keadilan. Perubahan kebijakan seperti ini harus memastikan bahwa semua calon memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing. Diskusi luas mengenai masa depan politik Indonesia pun dipicu oleh putusan MA, yang dapat dianggap sebagai upaya politik mendorong partisipasi generasi muda atau mendukung kepentingan tertentu. Oleh karena itu, KPU harus mempertimbangkan dengan cermat semua aspek dan menjaga keseimbangan antara dorongan partisipasi politik dengan prinsip keadilan demokratis.
