Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas berencana untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di Indonesia. Rencana ini diumumkan dalam pertemuan dengan perwakilan ORTN BRIN dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada Kamis, 6 Februari 2025. Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan kompleksitas pengembangan energi nuklir di Indonesia dan tanggung jawab Kementerian untuk mengatur rencana ini.
Saat ini, penggunaan energi nuklir di Indonesia masih terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen untuk mencapai Net Zero Emisi 2060, pemerintah melihat energi nuklir sebagai solusi penting untuk energi bersih dengan kapasitas besar dan implementasi cepat. Namun, Indonesia masih dihadapkan pada tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, termasuk posisi nasional dalam penggunaan energi nuklir, kesiapan organisasi, dan pemetaan stakeholder terkait.
Bappenas telah merumuskan langkah-langkah strategis untuk memajukan pengembangan PLTN, termasuk pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Tantangan sosial dan politik juga menjadi fokus, dengan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, mengakui bahwa masalah teknis, sosial, dan politik harus diatasi untuk mewujudkan pembangunan PLTN. Langkah ini merupakan upaya konkret untuk mewujudkan rencana pengembangan energi nuklir yang telah ada sejak dua dekade lalu.