Indonesia telah mengalami sejumlah perubahan kurikulum sejak zaman kemerdekaan. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan sistem pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan kemajuan zaman. Salah satu perubahan yang mencolok adalah transisi dari Kurikulum 2013 (K13) ke Kurikulum Merdeka. Diluncurkan pada tahun 2022 oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) Indonesia di bawah kepemimpinan Nadiem Makarim, Kurikulum Merdeka bertujuan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran, memperkuat karakter melalui Profil Pelajar Pancasila (P5), dan menerapkan pendekatan berbasis proyek untuk meningkatkan soft skill siswa.
Berbeda dengan Kurikulum 2013, di mana siswa diharuskan belajar semua mata pelajaran tanpa mempertimbangkan minat dan bakat individu, Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat masing-masing. Konsep Merdeka Belajar pun terwujud dalam kurikulum ini. Meski demikian, penerapan Kurikulum Merdeka masih menjadi sorotan pro dan kontra di tengah masyarakat. Pertanyaannya adalah apakah perlu mengganti kurikulum ini mengingat pergantian kabinet dan pimpinan di Kementerian Pendidikan yang sering kali diikuti dengan perubahan kurikulum.
Keunggulan Kurikulum Merdeka terlihat dari fleksibilitas yang ditawarkannya, di mana siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai minat mereka tanpa terbebani oleh yang tidak relevan. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek dalam Kurikulum Merdeka juga mendorong kreativitas, kolaborasi, dan pemecahan masalah, keterampilan yang sangat dibutuhkan di era saat ini. Selain itu, kurikulum ini memberikan kebebasan kepada sekolah dan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran sesuai kebutuhan siswa.
Meskipun memiliki keunggulan, implementasi Kurikulum Merdeka di lapangan belum berjalan mulus. Tantangan terbesar meliputi ketimpangan sarana dan prasarana di sekolah kota besar dan daerah terpencil, serta masalah kesiapan guru menghadapi fitur teknologi dalam Kurikulum Merdeka. Meski begitu, mengganti kurikulum akan berdampak pada biaya, waktu, dan stabilitas sistem pendidikan, sehingga lebih baik bagi pemerintah untuk memperbaiki dan menyempurnakan Kurikulum Merdeka sesuai kebutuhan daripada menggantinya secara keseluruhan. Evaluasi berkala perlu dilakukan untuk melihat hasil dari implementasi ini dan memastikan kesesuaian dengan perkembangan zaman.