Agung Laksono adalah seorang politikus senior yang telah lama berkecimpung dalam dunia politik Indonesia, khususnya di Partai Golkar. Dengan jabatan-jabatan penting dalam pemerintahan dan aktifitas di partainya, Agung Laksono memiliki pengaruh besar. Saat ini, Agung Laksono tengah terlibat dalam perselisihan dengan Jusuf Kalla, Wakil Presiden Indonesia pada periode ke-10 dan ke-12, terkait perebutan posisi Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI).
Kisah persaingan antara Agung Laksono dan Jusuf Kalla atas posisi strategis di PMI telah menarik perhatian banyak kalangan. Dinamika politik tak terduga yang muncul dari perseteruan ini memperdebatkan proses pengambilan keputusan dalam organisasi kemanusiaan tersebut. Agung Laksono, yang lahir di Semarang pada tanggal 23 Maret 1949, memiliki profil dan perjalanan karir politik yang patut dicermati.
Dengan latar belakang pendidikan di SMA Negeri 4 Medan dan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia (UKI), Agung Laksono menunjukkan ketertarikan pada dunia organisasi sejak kuliah. Pelatihan internasional seperti Eisenhower Programme di Amerika Serikat juga turut melengkapi pengalaman dan pemahaman globalnya. Bergabung dengan Partai Golkar pada masa orde baru, Agung Laksono kemudian terpilih sebagai anggota DPR dari tahun 1987 hingga 2009.
Dalam kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Agung Laksono menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) pada tahun 2004. Sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2009, Agung Laksono terkenal sebagai pemimpin yang tegas dan komitmen untuk memperkuat peran legislatif dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Selain aktif di lembaga pemerintahan, Agung Laksono juga terlibat dalam berbagai organisasi seperti AMPI dan HIPMI, di mana dirinya pernah menjabat sebagai ketua umum. Dalam upaya pengembangan kader, Agung memimpin Kosgoro 1957, salah satu pilar utama Partai Golkar. Meski kariernya bersinar, Agung Laksono juga dikenal sering terlibat dalam dinamika politik, termasuk dalam perselisihan dengan Jusuf Kalla terkait PMI. Langkah-langkah hukum yang diambil oleh kedua belah pihak membuka ruang perdebatan di kalangan tokoh PMI.