Mugiyanto Sipin, Staf Ahli di Kantor Staf Presiden, Diundang oleh Prabowo Subianto untuk Jabatan di Kabinet Prabowo-Gibran
Jakarta (ANTARA) – Mugiyanto Sipin, seorang Staf Ahli di Kantor Staf Presiden (KSP), sedang menjadi sorotan setelah diundang oleh Prabowo Subianto untuk mengisi posisi dalam Kabinet Prabowo-Gibran. Presiden terpilih Prabowo Gibran telah memanggil calon wakil menteri untuk mengisi kabinet periode 2024-2029.
Pada Selasa (15/10), Prabowo mengundang calon kepala badan dan calon wakil menteri ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, total terdapat 58 nama tokoh yang dipanggil.
Menariknya, dalam daftar calon wakil menteri di kabinet Prabowo-Gibran, terdapat sosok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) dan aktivis 1998, yaitu Mugiyanto Sipin. Ia dirumorkan akan menjadi wakil menteri yang mendampingi Natalius Pigai dalam mengurusi HAM.
Siapakah sebenarnya Mugiyanto Sipin? Berikut ini profil dan rekam jejaknya.
Profil dan rekam jejak Mugiyanto Sipin
Mugiyanto merupakan lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang saat ini menjabat sebagai Tenaga Ahli Utama di Kantor Staf Presiden (KSP) dalam bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM. Ia telah berpengalaman di bidang hak asasi manusia dan demokrasi selama puluhan tahun.
Sebagai aktivis reformasi 1998 dari SMID yang pernah diculik dan disiksa, Mugiyanto kini aktif memperjuangkan hak asasi manusia sebagai Senior Program Officer HAM dan Demokrasi di INFID. Selain itu, ia juga diangkat sebagai Tenaga Ahli Madya di Kedeputian V, Kantor Staf Presiden.
Dari tahun 2015 hingga 2020, ia menjabat sebagai Direktur Program di International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada advokasi kebijakan nasional dan internasional terkait pembangunan serta demokratisasi di Indonesia.
Sebelumnya, Mugiyanto juga aktif di Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI), di mana ia menjabat sebagai Ketua IKOHI selama periode 2000-2014. IKOHI merupakan lembaga swadaya masyarakat yang fokus pada bantuan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia.
Selain beraktivitas di dalam negeri, Mugiyanto terlibat dalam Federasi Asia Melawan Penghilangan Paksa (AFAD) yang berpusat di Manila, Filipina, selama periode 2006-2014. AFAD adalah federasi organisasi hak asasi manusia yang fokus pada isu penghilangan paksa di Asia.
Mugiyanto memiliki pengalaman luas dalam mengkampanyekan, melobi, dan mengadvokasi keadilan transisi di Indonesia, Asia, dan di tingkat Badan Hak Asasi Manusia PBB.
Ia pernah menjadi anggota Komite Pengarah Koalisi Internasional Melawan Penghilangan Paksa (ICAED) dan Ketua Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Koalisi untuk Pengadilan Kriminal Internasional (CICC) pada tahun 2007-2009.