DAILYPANGANDARAN – Menuju pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran, peta koalisi politik menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mulai memanas.
Beberapa partai politik (parpol) telah memberikan rekomendasi kepada salah satu pasangan calon. Dari 7 parpol yang memiliki kursi sementara, saat ini terbagi menjadi dua koalisi.
Koalisi pertama PDI-PAN mengusung Citra Pritiyami dengan Ino Darsono. Sedangkan koalisi kedua PKB, PKS, dan Gerindra mengusung Ujang Endin Indrawan dengan Dadang Solihat (Okta).
Namun, menjelang H-3 pendaftaran, kedua pasangan tersebut belum melakukan deklarasi, meskipun keduanya sudah mendapatkan rekomendasi dari parpol.
Sementara itu, dua parpol pemenang kursi di Pangandaran masih belum menentukan sikap, yaitu Golkar dan PPP. Golkar memiliki 5 kursi dan PPP 2 kursi.
Meski begitu, KPU Pangandaran akan membuka pendaftaran untuk Bacabup-Bacawabup pada 27 hingga 29 Agustus 2024.
Dari dua kandidat calon yang saat ini sudah mendapatkan rekomendasi, Citra-Ino baru diusung oleh dua parpol yang memiliki 20 kursi DPRD. Sedangkan pasangan Ujang-Dadang mengantongi 13 kursi DPRD.
Dua Pasangan Cabup-Cawabup Belum Deklarasi
Sekjen DPC PDI Perjuangan Pangandaran, Riki Zulfikri, mengatakan bahwa partai belum memutuskan koalisi bersama dengan siapa. “Belum, calon masing-masing sedang sibuk,” kata Riki, Sabtu (24/8/2024).
Sementara itu, PDI Perjuangan resmi memberikan rekomendasi Citra-Ino yang diumumkan langsung oleh Sekjen PDI, Hasto, pada Rabu (22/8/2024) lalu. Keduanya resmi diusung oleh PDI Perjuangan dan PAN.
Ketua DPC PKB Kabupaten Pangandaran, Otang Tarlian, membenarkan informasi bahwa Ujang Endin Indrawan akan berpasangan dengan Dadang Solihat dalam Pilkada ini.
Menurutnya, Ujang Endin dan Dadang Solihat sudah menerima surat keputusan SK berupa B1.KWK. “Penyerahan B1.KWK dari Gerindra sudah diterima keduanya,” ucapnya.
Otang juga menjelaskan tentang langkah PAN yang telah menerbitkan rekomendasi kepada Ino Darsono yang dipasangkan dengan Citra Pitriyami. “PKS tetap sama dengan kita,” kata Otang.
Terkait Golkar, Otang mengatakan pihaknya masih menunggu untuk memutuskan apakah akan ikut serta atau memanfaatkan hasil putusan MK. “Jika ikut putusan MK, mereka bisa mengajukan satu paket,” ucapnya.