Dinamika restrukturisasi intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Mendengar kata “intelijen”, biasanya diasosiasikan dengan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh kerahasiaan. Namun pada dasarnya, intelijen secara umum adalah proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mendefinisikan intelijen sebagai produk dari proses pengumpulan informasi yang terkait dengan aktivitas domestik dan luar negeri. Sementara Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan, analisis, dan penyampaian informasi yang spesifik mengenai keamanan nasional kepada perumus kebijakan keamanan.
Dalam berbagai studi tentang intelijen, terdapat beberapa fungsi penting intelijen, seperti pengumpulan informasi dan data, analisis informasi dan data, kontra intelijen untuk mencegah aktivitas intelijen oleh pihak lain, operasi khusus, dan manajemen intelijen dalam bentuk pengorganisasian, penyimpanan, dan penyebaran informasi intelijen yang biasanya dilakukan oleh organisasi intelijen. Berdasarkan fungsi tersebut, intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti intelijen taktis, strategis, operasional, serta domestik dan luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi tahun 1998 memberikan pengaruh besar terhadap perubahan signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam aspek intelijen. Sebelum Reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan alat bagi penguasa untuk mempertahankan kekuasaan politik. Namun dengan berlalunya Reformasi, terdapat tuntutan kuat untuk melakukan reformasi dalam tubuh intelijen negara. Salah satu hasil penting dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah intelijen di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yaitu era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen ditekankan pada intelijen tempur dan teritorial demi menghadapi gejolak pasca kemerdekaan. Pada era ini, terbentuk Badan Rahasia Negara Indonesia (BRANI) dan kemudian Badan Intelijen Pusat. Pada era Orde Baru, intelijen mengalami pelembagaan ke dalam empat lembaga intelijen yang berperan strategis, sipil, operasional, dan informal. Reformasi tahun 1998 mendorong reformasi structura…