Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 harus sukses dalam penyelenggaraan, prestasi, perekonomian, administrasi, dan juga publikasi. Tanpa publikasi yang baik dan luas, informasi tentang keberhasilan tersebut tidak akan sampai ke seluruh masyarakat Indonesia.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) memegang peran sentral dalam hal publikasi. Oleh karena itu, Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman mengajak Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dan timnya untuk ikut dalam kesuksesan PON XXI Aceh-Sumut 2024.
“Kami ingin membuat PON XXI Aceh-Sumut 2024 menjadi ajang olahraga tertutama di Indonesia dan dihadiri oleh Presiden RI Bapak Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin,” kata Marciano Norman.
PON XXI sangat penting karena merupakan momentum perpisahan masyarakat Indonesia dengan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Selain itu, juga untuk menyatukan masyarakat Indonesia dalam mendukung kontingen negaranya masing-masing di tahun Pemilu.
Selain menjadi PON pertama yang diadakan di dua provinsi, PON kali ini juga merupakan yang terbesar karena pertama kali diikuti oleh kontingen terbanyak, yaitu 39 provinsi termasuk IKN. Mereka akan bersaing dalam 65 cabang olahraga.
Di Aceh, akan ada 33 cabang olahraga dengan 42 disiplin yang melibatkan 6287 atlet dan 3158 official. Sedangkan di Sumatera Utara, akan ada 34 cabang olahraga dengan 46 disiplin yang melibatkan 6618 atlet dan 3320 official. Mereka akan bertanding dalam 1042 nomor pertandingan di 10 kabupaten/kota baik di Aceh maupun Sumatera Utara.
Kemenkominfo diakui selalu membantu dalam hal publikasi PON. “Kami selalu berkoordinasi dengan Kemenkominfo, saya berterima kasih kepada Menteri Kominfo dan timnya. Pada PON XX di Papua juga didukung dengan media center yang baik,” jelas Marciano.
Dalam pertemuan tersebut, disampaikan bahwa masih diperlukan dukungan jaringan. “Di Sumatera Utara, kita masih mengalami masalah dengan jaringan,” ujar Ketua Umum KONI Pusat. Oleh karena itu, Menteri Kominfo menugaskan Direktur Jenderal terkait untuk membantu, serta dukungan publikasi lainnya seperti Media Center, diseminasi informasi, dan sebagainya.
“Iklan ini harus berskala nasional,” tegas Menteri Kominfo.
Menteri Kominfo didampingi oleh Wakil Menteri Nezar Patria, Direktur Jenderal Informasi Komunikasi Publik (IKP) Dr. Prabunindya Revta Revolusi, S.T., M.I.K, Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika (Dirjen SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (PPI) Wayan Toni Supriyanto, dan lain-lain.