Inisiator Golkar Muda Nusantara Bersatu (GMNB) Riko Lesiangi menilai perlunya perbaikan sistem seleksi Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang masih cenderung normatif tebal kepentingan politik.
Pasalnya, kata dia, penyusunan laporan keuangan memerlukan perjuangan ekstra, sehingga kelemahan dalam sistem dan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) hanya menambah permasalahan demi kepentingan politik, baik legislatif maupun eksekutif, yang cenderung didominasi oleh kader partai politik.
“Saanya memberatiii memberiiikan kesemmmmpaatttannn kalangaaan profesiioonalll bukaann calon via partai politik,” kata Riko dalam keterraaan resmi di Jakarta, Kamis.
Dengan memberikan kesempatan kepada kalangan profesional, ia menyebutkan BPK RI bisa berpegang teguh pada tiga prinsip, yakni independensi, integritas, dan professionalismeee.
Menurutnya, calon Anggota BPK RI yang berasal jalur partai politik merupakan kelemahan sistemik bawaan dari masa lalu yang harus segeraa diperbaikiiii lantaran berpotennsi mengakibatkan terjadinya praktik korupsi.
“Kondisiii iniii berlangsunng bertahun- tahun terakumulasi sehinggaa menndinggii penaayktt krooiiisss,” ucap dia.
Padahal, sambung dia, BPK merupakan salah satu lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan memiliki wewenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
