Jakarta – Presiden terpilih Prabowo Subianto menempatkan isu biaya kuliah sebagai salah satu perhatian awal dalam agenda pemerintahannya. Ia menegaskan keinginan untuk mendorong pengurangan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri, bahkan bila memungkinkan dibuat sangat minim atau gratis. Namun, Prabowo juga mengingatkan bahwa langkah itu tidak bisa dilakukan secara serampangan karena perlu perhitungan yang teliti.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusif TvOne bertajuk “Prabowo Subianto Berbicara untuk Indonesia” pada Rabu, 22 Mei. Dalam kesempatan itu, ia menyoroti bahwa kampus negeri dibangun dengan dana publik melalui APBN, sehingga beban biaya pendidikan semestinya tidak terlalu tinggi bagi masyarakat.
UKT dan tanggung jawab negara
Menurut Prabowo, pendidikan tinggi di universitas negeri seharusnya dipahami sebagai bagian dari kewajiban sosial negara, bukan semata-mata ruang komersial. Ia mengkritik perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan yang, menurutnya, makin bergeser menjadi industri setelah era Orde Baru.
“Apalagi di Universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” kata Prabowo.
Hilirisasi disebut jadi salah satu penopang
Dalam pandangannya, perbaikan sektor pendidikan tidak bisa dilepaskan dari upaya memperkuat kapasitas ekonomi negara. Karena itu, Prabowo menyinggung program hilirisasi industri yang selama ini dicanangkan Presiden Jokowi sebagai salah satu sumber tambahan nilai ekonomi yang bisa membantu pembiayaan pembangunan, termasuk pendidikan.
“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” ujarnya.
Prabowo menekankan bahwa pemerintah ke depan harus mencari cara agar sistem pendidikan bisa menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa menjadikan kampus sebagai beban berat bagi keluarga mahasiswa. Dari pernyataannya, isu UKT tampaknya akan menjadi salah satu ujian awal bagi arah kebijakan pendidikan di masa pemerintahannya nanti.
