Sebelumnya kontra, sekarang pro. Dulu ingin perubahan, sekarang ingin mempertahankan. Kemarin berseberangan, sekarang berjabat tangan. Perubahan sikap drastis beberapa partai politik terbaca jelas setelah Mahkamah Konstitusi pada 22 April 2022 menolak permohonan pasangan calon presiden/wakil presiden Anies Rasyid Baswedan/Muhaimin Iskandar (nomor urut 1) dan duet capres/cawapres Ganjar Pranowo/Mahmud Md. (nomor urut 3) dalam sengketa Pemilihan Presiden 2024.
Dalam politik praktis, perubahan sikap itu merupakan hal yang wajar karena pada akhirnya pergulatan politik didorong oleh kepentingan. Sikap merupakan refleksi dari kepentingan.
Karena itu, satu per satu partai politik yang semula menjadi lawan duet Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024, belakangan mulai mendekat ke pasangan nomor urut 2 ini.
Tidak begitu penting siapa yang lebih dulu mengambil inisiatif untuk berkoalisi. Yang pasti, Prabowo Subianto/Gibran Rakabuming Raka – setelah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih – hampir pasti akan mendapat tambahan dukungan dari partai-partai politik lain.
Tentu saja tambahan dukungan ini akan memberi energi tambahan bagi Prabowo/Gibran. Semakin banyak dukungan partai politik, semakin mudah legislator dan eksekutif untuk berkolaborasi dalam melaksanakan program-program yang dijanjikan selama kampanye.
Koalisi Indonesia Maju sebagai pendukung Prabowo/Gibran terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, serta partai yang tidak melewati ambang batas parlemen: PSI, Gelora, dan Garuda.
Pergerakan partai-partai yang bergabung ke barisan pemerintah yang akan datang paling terlihat dari kubu Koalisi Perubahan. Mereka yang awalnya mendukung Anies Baswedan/Muhaimin Iskandar, kini mulai mendekat ke Prabowo. Kedua partai tersebut adalah PKB dan NasDem.
NasDem dan PKB mencoba untuk menjadi lebih realistis dengan menurunkan ego yang mungkin muncul selama pemilu. Terlebih lagi, kedua partai tersebut tidak memiliki pengalaman di luar pemerintahan.
Kesatuan dua partai ini ke kubu pemerintah yang akan datang diharapkan dapat menjadi momentum untuk mengakhiri perselisihan di tengah masyarakat.
Tindakan politik kedua partai itu sebenarnya sudah diantisipasi sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan Prabowo/Gibran tidak melakukan pelanggaran pemilu.
NasDem, sebagai contoh, pada bulan Maret lalu partai yang dipimpin oleh Surya Paloh mengundang Prabowo untuk bertemu di NasDem Tower, Jakarta. Dalam acara tersebut, NasDem memberikan sinyal bergabung dengan capres yang meraih suara terbanyak.
“Saya yakin bahwa kerjasama antara pemimpin sangat penting, dan ini diajukan oleh rakyat kita,” ujar Surya Paloh.
Meski Surya Paloh tidak secara gamblang menyatakan dukungannya kepada Prabowo, pernyataannya seolah-olah menggambarkan bahwa NasDem sudah mendukung Prabowo/Gibran.
Surya Paloh akhirnya secara tegas menyampaikan keinginannya untuk mendukung pemerintah saat bertemu dengan Prabowo di rumah Kartanegara IV, Jakarta Selatan, pada 24 April lalu.
Saat itu, Surya Paloh dengan tegas menyatakan keinginannya untuk mendukung pemerintah. Hal itu seakan melegitimasi sikap partai untuk berada di belakang Prabowo/Gibran.
Prabowo pun menerima tangan kerja sama yang ditawarkan oleh Surya Paloh. Namun, Surya Paloh sendiri tidak berharap mendapatkan jatah kursi kabinet dari Prabowo.
Sebaliknya, PKB menjadi partai pertama yang dikunjungi oleh Prabowo setelah ditetapkan sebagai presiden terpilih. Pada 24 April, Prabowo langsung menuju ke kantor PKB di Senen, Jakarta Pusat, setelah penetapan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU). Muhaimin Iskandar, selaku Ketua Umum PKB, langsung menyatakan dukungannya.
“PKB dan Gerindra sebagai partai yang selama ini bekerja sama di parlemen maupun di eksekutif ingin terus bekerja sama lebih produktif lagi. Apalagi Pak Prabowo sebagai presiden terpilih akan menghadapi berbagai agenda pembangunan yang begitu menantang di masa yang akan datang,” ujar Muhaimin Iskandar.
“PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat,” tambah Prabowo.
Kehadiran PKB diharapkan dapat memperkuat koalisi pemerintah di parlemen. Dengan demikian, PKB dan partai-partai lain yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju dapat dengan mudah mengawal kebijakan Prabowo/Gibran dari DPR RI.
PKB juga dianggap sebagai representasi Nahdliyin, sebutan untuk jamaah Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dengan dukungan dari PKB dan PAN, dua partai berbasis pemilih Islam, pemerintahan Prabowo/Gibran akan menjadi lebih kuat.
Jika NasDem dan PKB akhirnya bergabung, koalisi pendukung Prabowo/Gibran di parlemen akan menjadi sangat kuat. Dengan mayoritas yang kuat di DPR, pemerintahan baru diharapkan akan mampu melaksanakan program-program yang telah dijanjikan.
Bagaimanapun juga, pergerakan petinggi partai politik ini diharapkan dapat menghasilkan pemerintahan yang kuat demi kepentingan rakyat Indonesia. Semua upaya ini dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas politik dan kemajuan negara.
