Pemprov harus menciptakan dasar perencanaan pembangunan yang jelas

Jakarta (ANTARA) – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo mengatakan bahwa pemerintah provinsi (pemprov) perlu memiliki dasar perencanaan pembangunan yang jelas. Melalui dokumen perencanaan pembangunan yang disusun secara hati-hati dan berlandaskan fakta diharapkan akan mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi yang kuat. Upaya tersebut diyakini dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi daerah.

“Setiap anggaran harus memiliki dasar perencanaan yang jelas. Tidak boleh lagi ada kegiatan atau program yang tercantum dalam dokumen APBD, tetapi tidak ada dalam RKPD. Begitu juga sebaliknya,” ujar Yusharto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain itu, ia menegaskan bahwa sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan pembangunan nasional. Potensi daerah serta kolaborasi berbagai pihak, termasuk swasta, juga harus dimaksimalkan oleh pemerintah daerah (pemda) untuk mengembangkan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Sinkronisasi dokumen perencanaan pembangunan daerah harus sejalan dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ketika merumuskan RKPD tahun 2025, pemda perlu mengacu pada RKP tahun 2025 yang saat ini juga sedang disusun, ini merupakan kunci penting pembangunan daerah,” tambah kepala BSKDN.

Yusharto menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan secara daring dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Rabu.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Provinsi Kaltara telah meningkatkan kualitas data yang mendukung inovasi daerah berdasarkan laporan Indeks Inovasi Daerah (IID) 2023. Namun, ia menilai bahwa Pemprov Kaltara perlu meningkatkan aspek kuantitas inovasi daerah.

Meskipun demikian, Yusharto mengapresiasi pencapaian pengukuran IID Provinsi Kaltara yang berada di peringkat ke-23 dari 38 provinsi dengan skor 45,86 atau termasuk dalam kategori inovatif.

“Kami berharap Provinsi Kaltara dapat meningkatkan kreativitasnya dengan melaporkan lebih banyak inovasi kepada pemerintah pusat melalui BSKDN,” ujarnya.

Setiap daerah, lanjut Yusharto, memiliki tantangan pembangunan yang berbeda. Namun, berpikir kreatif dan terus berinovasi merupakan sikap penting yang harus dimiliki Pemprov Kaltara untuk menghadapi tantangan tersebut.

“Berinovasi dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menciptakan solusi, ide, gagasan, cara, atau produk sebagai jawaban atas masalah yang dihadapi saat ini,” katanya.

Source link