Ancaman pornografi anak di Indonesia kembali menjadi sorotan serius. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menilai persoalan ini tidak bisa ditangani secara parsial, melainkan harus lewat langkah yang menyeluruh, terukur, dan melibatkan banyak pihak dalam satu kerja bersama.
Butuh Satgas yang Benar-Benar Bergerak
Menurut Lestari, pembentukan satuan tugas lintas kementerian dan lembaga menjadi kebutuhan mendesak agar perlindungan terhadap warga, terutama anak-anak, bisa dilakukan lebih cepat dan efektif. Ia menegaskan bahwa maraknya temuan kasus pornografi anak harus dijawab dengan penanganan masif, bukan sekadar reaksi sesaat.
“Temuan maraknya kasus pornografi anak ini harus segera ditangani dengan langkah masif dan terukur sehingga mampu menciptakan sistem perlindungan yang menyeluruh bagi generasi penerus bangsa,” kata Lestari dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Jakarta.
Data NCMEC Jadi Alarm Keras
Catatan National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) menunjukkan lebih dari 5.000.000 temuan konten terkait pornografi anak berasal dari Indonesia. Angka itu menempatkan Indonesia di peringkat empat dunia dan peringkat dua terbanyak di Asia Tenggara. Bagi Lestari, data tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa ancaman ini sudah berada pada level yang tidak bisa diabaikan.
Karena itu, ia menilai upaya pemerintah harus bergerak dari hulu ke hilir, mulai dari pencegahan, penanganan, penegakan hukum, sampai pemulihan pascakejadian. Seluruh tahapan tersebut, kata dia, hanya akan efektif jika ada dukungan nyata dari semua pihak dan koordinasi yang solid antarlembaga.
Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci
Lestari juga menekankan pentingnya komitmen kuat dari pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa keseriusan bersama, menurutnya, perlindungan anak akan mudah bocor di banyak titik, sementara dampak pornografi bisa merusak masa depan generasi penerus bangsa.
Ia mengingatkan bahwa kualitas anak-anak hari ini akan sangat menentukan daya saing Indonesia di masa depan. Karena itu, proses tumbuh kembang anak harus dijaga agar berjalan sebagaimana mestinya, sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional secara konsisten. Dalam pandangannya, perlindungan anak bukan sekadar soal penegakan aturan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlandaskan Pancasila.
